TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, mengatakan stunting dan kemiskinan masalah fundamental di Sulbar.

Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi di ruang theater lantai ll Kantor Gubernur, Kamis (31/7/2025).

"Ini bukan lagi masalah pembangunan, tapi sudah jadi masalah kemanusiaan,"ujarnya.

Junda memaparkan data tantangan besar bagi Sulbar. 

Baca juga: 2 Pekerja Tewas Jatuh ke Sungai, Cermin Buruknya K3 di Sulbar, Hanya 403 Perusahaan Patuh

Baca juga: Dituding Sering di Demo saat Jabat Kadis Pendidikan, PMII Majene Desak Bupati Copot Suardi

Angka kemiskinan agregat provinsi ini berada di 10,41 persen, masih jauh di atas rata-rata nasional meskipun telah turun 0,3 persen. 

Lebih mengkhawatirkan, angka kemiskinan ekstrem Sulbar mencapai 1,46 persen, jauh di atas angka nasional hanya 0,85 persen.

"Ini tantangan kita bagaimana Sulbar bisa kita tekan laju kemiskinan satu persen per tahun, dan kita target lima sampai enam persen sampai tahun 2030," tegas Junda 

Masalah stunting juga menjadi sorotan utama. 

Junda menekankan, stunting adalah ancaman bagi keberlanjutan generasi muda Sulbar dalam menyongsong Indonesia Emas. 

"Saat ini posisi stunting kita 35,4 persen," ungkapnya. 

Ia menganalogikan, jika setiap hari lahir 100 anak di Sulbar, maka 35 di antaranya berisiko mengalami stunting.

"Kita bayangkan 10 sampai 20 tahun ke depan kalau kita tidak tangani, maka kita akan menjadi daerah lost generation (Generasi yang Hilang),"terangnya.

Maka dari itu, sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sulbar telah membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting secara terpadu. 

Ia menambahkan percepatan penanganan masalah ini telah dilakukan sejak awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kami sudah melaporkan progres dan pada tahun 2025 ada 12 lokus, satu kelurahan dan satu desa," terang Junda. 

Untuk alokasi anggaran, ia menyebut sekitar Rp 40 miliar akan dialokasikan pada tahun 2025 dan Rp 170 miliar untuk tahun 2026.

"Namun, ini masih pemetaan awal. Nanti setelah pembahasan APBD, kita akan melihat jenis-jenis program yang bersentuhan langsung dan berapa anggaran sesungguhnya yang akan digunakan," 

Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, mengatakan, telah berkomunikasi dengan para bupati dan 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait hal ini.

"Kita akan intervensi tahun ini 60 desa selesai dengan stunting dan kemiskinan. Setelah 60 desa selesai, tahun depan 60 desa lagi sampai akhirnya semua selesai,"ucapnya.

Ia juga menekankan kepada OPD untuk mengalokasikan anggaran secara fokus pada penanganan dan pencegahan tersebut. (*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus