Berita Sulbar

Kemiskinan 10,46 Persen & Stunting 35,4 Persen : Sulbar Hadapi Ancaman Generasi Muda

Penulis: Andika Firdaus
Editor: Abd Rahman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RAPAT KOORDINASI - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana saat diwawancarai di ruang theater lantai ll Kantor Gubernur, Kamis (31/7/2025).

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, mengatakan stunting dan kemiskinan masalah fundamental di Sulbar.

Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi di ruang theater lantai ll Kantor Gubernur, Kamis (31/7/2025).

"Ini bukan lagi masalah pembangunan, tapi sudah jadi masalah kemanusiaan,"ujarnya.

Junda memaparkan data tantangan besar bagi Sulbar. 

Baca juga: 2 Pekerja Tewas Jatuh ke Sungai, Cermin Buruknya K3 di Sulbar, Hanya 403 Perusahaan Patuh

Baca juga: Dituding Sering di Demo saat Jabat Kadis Pendidikan, PMII Majene Desak Bupati Copot Suardi

Angka kemiskinan agregat provinsi ini berada di 10,41 persen, masih jauh di atas rata-rata nasional meskipun telah turun 0,3 persen. 

Lebih mengkhawatirkan, angka kemiskinan ekstrem Sulbar mencapai 1,46 persen, jauh di atas angka nasional hanya 0,85 persen.

"Ini tantangan kita bagaimana Sulbar bisa kita tekan laju kemiskinan satu persen per tahun, dan kita target lima sampai enam persen sampai tahun 2030," tegas Junda 

Masalah stunting juga menjadi sorotan utama. 

Junda menekankan, stunting adalah ancaman bagi keberlanjutan generasi muda Sulbar dalam menyongsong Indonesia Emas. 

"Saat ini posisi stunting kita 35,4 persen," ungkapnya. 

Ia menganalogikan, jika setiap hari lahir 100 anak di Sulbar, maka 35 di antaranya berisiko mengalami stunting.

"Kita bayangkan 10 sampai 20 tahun ke depan kalau kita tidak tangani, maka kita akan menjadi daerah lost generation (Generasi yang Hilang),"terangnya.

Maka dari itu, sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sulbar telah membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting secara terpadu. 

Ia menambahkan percepatan penanganan masalah ini telah dilakukan sejak awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kami sudah melaporkan progres dan pada tahun 2025 ada 12 lokus, satu kelurahan dan satu desa," terang Junda. 

Halaman
12