TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tipalayo Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) dua tahun tak setor deviden ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman.

Sudah dua kali PDAM Wai Tipalayo tak menyetor deviden yakni tahun 2022 dan 2024. 

Baca juga: Mutasi ke Sulsel, Eks ASN Pemprov Sulbar Belum Kembalikan Mobil Dinas

Baca juga: Penjualan Turun Drastis, Pedagang Pakaian Haji dan Umrah Musiman di Mamuju Tengah Mengeluh

Sementara tahun 2023 lalu hanya menyetor deviden sebesar Rp 100 juta atau 20 persen dari target sebesar Rp 500 juta.

Hal itu disampaikan direktur PDAM Wai Tipalayo Fadly saat memberikan penjelasan usai kantornya di demo mahasiswa.

PMII Komisariat DDI gelar demonstrasi di depan Kantor PDAM Wai Tipalayo, lantaran menilai kurang transparanya pengelolaan anggaran.

"Untuk deviden dari segi aturan tidak ditetapkan besaran yang harus kami setor, terdapat syarat yang belum dipenuhi sehingga tidak menyetor deviden," terang Fadly,  Senin (21/4/2025).

Dia menjelaskan salah satu syarat untuk membayar deviden yakni apabila pelayanan pelanggan di PDAM Wai Tipalayo capai 80 persen.

Perumda Wai Tipalayo kata Fadly terakhir menyetor deviden ke Pemkab Polman tahun 2023 lalu. 

Sementara tahun 2022 tidak ada setoran deviden karena terjadi pergantian pimpinan.

"Beberapa tahun terakhir Perumda Wai Tipalayo sudah memperoleh laba, tetapi penundaan pembayaran deviden belum dilakukan apabila jumlah masyarakat yang dilayani masih belum mencapai 80 persen dari jumlah penduduk di Polman," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat DDI gelar demonstrasi di depan Kantor PDAM Wai Tipalayo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (21/4/2025).

Pantauan Tribun-Sulbar.com, massa aksi nampak membakar dua ban bekas di depan kantor PDAM Wai Tipalayo.

Polisi nampak berada di lokasi, menutup akses Jl Ratulangi, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali.

Mengalihkan arus lalu lintas ke jalan lain, guna mengantisipasi terjadinya ke kemacetan.

Massa aksi nampak secara bergantian menyampaikan tuntutan dalam bentuk orasi lewat pengeras suara.

Para pegawai kantor PDAM Wai Tipalayo di Jl Ratulangi ini nampak serius mengamati jalanya aksi.

Koordinator lapangan, Ali Wardana menilai pengelolaan anggaran di PDAM Wai Tipalayo tidak transparan.

"Yang terjadi hari ini, BUMD termasuk PDAM  tidak jelas dan tidak transparan dalam mengelola anggaran," kata Ali Wardana dalam orasinya.

Dia menjelaskan PDAM  Wai Tipalayo salah satu BUMD tidak dapat diharapkan dalam mendukung pembangunan daerah.

Ali Wardana menyebut tujuan BUMD seperti Wai Tipalayo harusnya mampu melaksanakan kegiatan ekonomi seperti penyedia jasa.

Namun, menurutnya PDAM Wai Tipalayo selama ini banyak menuai sorotan dari kalangan masyarakat.

"Salah satunya deviden Wai Tipalayo tiap tahunnya diduga tidak disetor ke badan pendapatan daerah," ungkapnya.

Berikut empat tuntutan PMII Komisariat DDI Polman :

1. Mendesak Pemerintah Daerah Polman untuk melakukan evaluasi terhadap direktur PDAM.

2. Mendesak Inspektorat untuk melakukan audit terhadap direktur PDAM.

3. Mendesak Pemerintah Daerah Polman untuk melakukan evaluasi terhadap UPTD Rumah Kemasan.

4. Mendesak Inspektorat untuk melakukan audit terhadap kepala UPTD Rumah Kemasan.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli