Berita Majene

Hari Pertama Kerja Tak Masuk Kantor Tapi ke Mamuju, Bupati Majene Temui SDK Bahas Mutasi Pejabat?

Editor: Ilham Mulyawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

HARI PERTAMA KERJA BUPATI - Bupati Majene Andi Achmad Syukri saat ditemui Tribun Sulbar.com di rumahnya, di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulbar, Minggu (2/3/2025), saat ini AST masih berada di Mamuju untuk bertemu Gubernur Sulbar.

TRIBUN-SULBAR.COM MAJENE – Hari pertama kerja pada Senin (3/3/2025) kemarin pasca retret di Magelang, Jawa Tengah tidak diawali masuk kantor oleh Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele.

AST - sapaan akrabnya justru ke Mamuju.

Pantau Tribun Sulbar kemarin, suasana di Rumah Jabatan (Rujab) lengang. Tidak ada aktivitas yang terlihat di Rujab Bupati Majene. 

Padahal beberapa orang, serta para aparat pemerintah berdatangan sejak pagi.

Kedatangan mereka untuk mengucapkan selamat. 

Namun dari keterangan orang di rujab, AST rupanya ke Mamuju.

ASN yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, Bupati Majene berangkat ke Mamuju sejak subuh tadi. 

"Saya kemari pagi-pagi sekali katanya aparat di sana Bupati ke Mamuju ada agenda, saya sempat tunggu sejak pagi, cuman tidak sempat ketemu," ungkapnya. 

Tak heran, sejumlah orang yang ingin mengurus berbagai keperluan pun terpaksa harus kembali, lantaran Bupati Majene keluar sejak subuh. 

Menurut keterangan seorang aparat di rujab, AST ke Mamuju untuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).

Agendanya membahas rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.

Baca juga: Simak Keistimewaan dan Doa Puasa Hari ke-4 Ramadan

Baca juga: KRONOLOGI Truk Hino Adu Banteng dengan Yamaha Nmax di Majene Sulbar Hingga Pemotor Tewas di Tempat

"Ya Bupati ke Mamuju untuk membicarakan persoalan mutasi," ungkap seorang narasumber yang enggan Namanya disebutkan.

AST memang beberapa ari lalu mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan mutasi dalam waktu dekat,

Menurut mutasi itu bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintahan daerah dengan program strategis provinsi. 

"Jadi tetap akan ada mutasi tapi kita lihat dulu mekanismenya nanti, " Kata AST kepada wartawan.

Menurutnya, mutasi pejabat dianggap sebagai langkah awal dalam menata birokrasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. (*)