Namun Deddy menegaskan, sikap resmi PDIP akan dikeluarkan setelah penyusunan draf revisi Undang-Undang Pilkada mulai dibahas di parlemen.

"Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi undang-undang pilkada disampaikan, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal.

Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada. 

Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Kamis.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain.

Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.

(Kompas.com/ Wijaya Kusuma, Singgih Wiryono, Tatang Guritno)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Prabowo Singgung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mahfud MD: Yang Sekarang Ini Selain Mahal, Juga Jorok", "Sepakat dengan Prabowo, Cak Imin Dukung Sistem Pilkada Langsung Dievaluasi" dan "Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI-P: Kami Tetap Ingin Pilih Langsung"