TRIBUN-SULBAR.COM - Sejumlah reaksi muncul terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD yang dilontarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Tanggapan beragam datang dari berbagai pihak, termasuk Pakar Hukum dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, gagasan tersebut merupakan awal yang bagus untuk memulai evaluasi ulang terkait sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pernyataan ini diungkapkannya saat ditemui usai menjadi keynote speaker dalam seminar nasional "Refleksi Penegakan Hukum Tahun 2024: Catatan, Evaluasi, dan Rekomendasi ke Depannya", di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Jumat (13/12/2024).

"Menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi, apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan," kata Mahfud MD.

Baca juga: Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Partai Golkar dan Demokrat Kaji Sistem Pilkada

Mahfud MD menilai bahwa pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar Pilkada cukup mahal.

"Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini," ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama dua hari sebelum dicabut.

"Dulu kan sudah pernah, disetujui lalu Pak SBY hanya dua hari berlaku, dicabut lagi oleh Pak SBY di tahun 2014," tuturnya.

Mahfud MD merujuk pada Undang-undang No 22 Tahun 2014 tentang Pilkada, yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober 2014.

"Tetapi pada tanggal 2 Oktober dicabut lagi hanya dua hari, karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu. Kalau sekarang mau didiskusikan lagi ya diskusikan saja," ujar dia.

Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa hal tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut.

"Nantilah didiskusikan, demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun," pungkas dia.

Baca juga: Alasan Prabowo Ngotot Berkantor di IKN pada 2028, Basuki Hadimuljono Ungkap Rencana 4 Tahun ke Depan

Senada, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sepakat mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.

Ia mengaku sepaham dengan Presiden bahwa pemilihan langsung di tingkat Pilkada menghabiskan terlalu banyak biaya.

“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Ia mengungkapkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang diusulkan oleh Prabowo sebenarnya bisa saja dilaksanakan.

Alasannya, salah satu ciri demokrasi di Tanah Air adalah berjalannya proses musyawarah mufakat.

“Jadi begini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan bahwa demokrasi yang berbiaya tinggi juga bakal merugikan masyarakat.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, salah satu yang harus didiskusikan adalah cara agar perubahan sistem tidak lantas mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Ya makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang. Sehingga rakyat juga dirugikan,” imbuh dia.

Baca juga: Prabowo Akui Lelah 20 Tahun Berusaha Jadi Presiden: Setelah Jatuh Berdiri Lagi, Bertarung Lagi

Pendapat PDIP

Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menolak keras usulan Prabowo tersebut.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya. 

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Deddy mengatakan, alasan pilkada berbiaya mahal juga tak bisa dibenarkan sepenuhnya.

Ia menilai, pilkada berbiaya mahal dikarenakan elite politik yang memiliki uang ingin jalan pintas memperoleh elektoral yang kuat.

"Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyatukan uang itu kan memang dari elite politik sendiri," ucapnya.

Baca juga: Prabowo Wanti-Wanti Polisi di Tengah Maraknya Kasus yang Libatkan Aparat: Bela Kepentingan Rakyat!

Namun Deddy menegaskan, sikap resmi PDIP akan dikeluarkan setelah penyusunan draf revisi Undang-Undang Pilkada mulai dibahas di parlemen.

"Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi undang-undang pilkada disampaikan, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal.

Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada. 

Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Kamis.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain.

Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.

(Kompas.com/ Wijaya Kusuma, Singgih Wiryono, Tatang Guritno)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Prabowo Singgung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mahfud MD: Yang Sekarang Ini Selain Mahal, Juga Jorok", "Sepakat dengan Prabowo, Cak Imin Dukung Sistem Pilkada Langsung Dievaluasi" dan "Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI-P: Kami Tetap Ingin Pilih Langsung"