Pilkada Mamuju 2024

KPU Akan Datangkan JBI dari Makassar untuk Debat Pamungkas Pilbup Mamuju 2024

Penulis: Lukman Rusdi
Editor: Nurhadi Hasbi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Debat perdana Pilbup Mamuju pada Sabtu 2 November 2024 di Ballroom Grand Hotel Maleo, Jl Yos Sudarso, Mamuju, Sulbar.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU-Setelah menuai sorotan dari kelompok difabel, KPU Mamuju akan menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) di debat publik kedua Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024, Sabtu (9/11/2024) mendatang.

Sebelumnya, kelompok difabel protes tidak adanya JBI pada debat publik perdana Pilbup Mamuju 2024, pada Sabtu 2 November lalu.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju, Ibnu Imat Totori mengakui kesulitan menyediakan JBI pada debat.

Baca juga: Difabel Mamuju Punya Hak Suara Harap KPU Hadirkan Juru Bahasa Isyarat Saat Debat Pilkada

Sebab, di Sulawesi Barat belum ada JBI berlisensi, sehingga harus komunikasi ke Makassar.

“Jadi kendalanya itu, Sulbar tidak ada yang memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Juru Bahasa Isyarat,” jelas  Ibnu Imat Totori kepada Tribun-Sulbar.com, Rabu (6/11/2024) pagi.

Kendati demikian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pegiat difabel di Mamuju untuk mendatangkan dari Makassar.

“Kami sudah komunikasi dengan komunitas difabel di Mamuju dan ternyata memang tidak ada, jadi harus didatangkan dari Makassar,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Gema Difabel Mamuju, Safaruddin, kecewa terhadap penayangan debat perdana pemilihan bupati dan gubernur Sulawesi Barat yang dinilai mengabaikan hak pemilih difabel, khususnya mereka yang tuna rungu (tuli).

Kekecewaan ini muncul karena dalam siaran debat tersebut tidak disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang dapat membantu pemilih tuli memahami jalannya debat.

Safaruddin menegaskan pentingnya kehadiran JBI dalam debat publik, terutama sebagai bentuk penghargaan terhadap hak informasi pemilih difabel.

“Kami kecewa karena teman-teman tuli tidak mendapatkan akses informasi yang layak. KPU perlu menunjukkan keseriusan dalam memastikan seluruh pemilih, termasuk difabel, bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan,” ujarnya saat ditemui di acara simulasi pemungutan suara oleh KPU Sulbar di Mamuju, Minggu (3/11/2024).(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Lukman Rusdi