"Akar masalahnya ini ada di pendataan 2022 lalu, para PTT menyetor data diri namun Badan Kepegawaian Daerah setempat tidak mengakomodir semuanya," lanjutnya.

Sementara itu, Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Polman I Nengah Sumandana mengatakan akan segera membentuk tim verifikasi untuk mendata seluruh PTT di Polman.

"Tim verifikasi ini bertugas untuk mendata kembali tenaga non ASN atau PTT yang nama-namanya tidak terdata di pangkalan data BKN pusat," terang I Nengah Sumandana kepada wartawan.

Dijelaskan tim verifikasi ini akan mendata seluruh PTT, data itu nantinya akan dibawah ke Kemenpan RB.

Pendataan itu kata I Nengah akan berlangsung dalam waktu dekat ini mengingat seleksi PPPK 2024 gelombang kedua dibuka 1 November 2024.

Disebutkan pihak DPRD Polman akan mengawal tim verifikasi ini agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pendataan.

"Nanti hasilnya akan mengajukan permohonan ke Kemenpan RB agar dapat dimasukkan dalam pangkalan data BKN, tentu kebijakan ini akan dikawal DPRD Polman," tegasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli