TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Menjelang aksi demonstrasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra pada Rabu (10/7/2024) siang ini, pintu gerbang kantor Gubernur Sulbar dikunci rapat.

Berdasarkan pantauan Tribun-Sulbar.com, gerbang besi tersebut dibenahi menggunakan mesin gurinda.

Langkah ini diambil setelah ksi demonstrasi Selasa sebelumnya, puluhan massa berhasil menerobos pagar yang terkunci.

Baca juga: Bendera Diinjak, HMI Manakarra Beri Waktu 1 x 24 Jam kepada Satpol PP Sulbar untuk Minta Maaf

Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Sulbar menyampaikan tuntutan pencopotan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mithhar Thala Ali dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Suyuti Marzuki.

Beruntung, pihak keamanan dari Polresta Mamuju berhasil menghalau massa tepat sebelum mereka memasuki gedung.

Namun, situasi sempat memanas dengan terjadinya aksi saling dorong antara demonstran dan petugas keamanan.

Rencananya, HMI Cabang Manakarra akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulbar yang terletak di Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju.

Aksi ini dipicu oleh insiden penginjakan bendera HMI oleh seorang oknum Satpol PP Sulbar pada Selasa (9/7/2024).

Ketua HMI Manakarra, Ansar, mengatakan bahwa tindakan oknum Satpol PP yang menginjak bendera organisasi mahasiswa tertua di Indonesia tersebut tidak dapat diterima.

Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap simbol organisasi dan nilai-nilai yang dipegang oleh HMI.

Insiden bermula ketika seorang oknum Satpol PP merebut bendera HMI dari massa aksi Aliansi Mahasiswa Sulbar yang sedang melakukan unjuk rasa di kantor gubernur.

Setelah merebut bendera, oknum tersebut melarikan bendera yang diikat pada bambu kecil dari rombongan massa.

Setelah melarikan bendera, oknum Satpol PP mematahkan bambu yang masih terikat bendera HMI, tindakan yang memicu kemarahan kader HMI.

Mereka merasa tindakan tersebut sangat tidak pantas dan menghina simbol organisasi mereka.

HMI Manakarra menuntut pencopotan Kepala Satpol PP Sulbar, Muhammad Jaun, karena dianggap gagal memberikan pendidikan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya.

"Kasatpol PP dianggap gagal dalam memberikan pendidikan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya," ujar Ansar kepada Tribun-Sulbar.com.

Selain itu, Ansar juga menekankan bahwa Satpol PP hanya mengedepankan arogansi dalam menghadapi para pendemo.

Langkah pengamanan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden serupa dan menjaga keamanan serta ketertiban di kantor Gubernur Sulbar selama aksi berlangsung. (*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi