"Berdasarkan NPHD, dana pilkada Mamasa sebesar Rp35 miliar, namun yang baru dicairkan hanya Rp3 miliar," ungkapnya.

Ia mengkhawatirkan proses tahapan pilkada yang sudah mulai berjalan bisa terhambat jika dana tidak segera dicairkan.

Setiap bulan, untuk honor adhoc di Mamasa setidaknya membutuhkan anggaran Rp1,8 miliar per bulan.

"Ini tahapan krusial, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga verifikasi administrasi calon perseorangan. Kami khawatir jika anggaran tidak tersedia, akan menghambat pelaksanaan pilkada di Mamasa," tambah Said.

Said meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara KPU Mamasa dengan pemerintah daerah, mengingat komunikasi yang ada saat ini belum membuahkan hasil konkret.

"Kami minta difasilitasi untuk melakukan komunikasi antara KPU dan Pemda. Selama ini komunikasi intens, tetapi tidak ada hasil konkret," tegas Said.

Ia berharap DPRD Sulbar dapat mengkoordinasikan komunikasi antara Pemda dan KPU Mamasa agar anggaran yang dicairkan sesuai dengan kesepakatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, yang memimpin rapat koordinasi, menyatakan bahwa pihaknya segera bertolak ke Mamasa sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut.

"Kami segera berangkat ke Mamasa untuk mendesak Pj Bupati Mamasa mencairkan dana pilkada minimal 40 persen," ungkap Abdul Rahim. (*)