TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan mengevaluasi kepala Puskesmas Pelitakan dan bendaharanya usai mendapat aksi protes dari tenaga kesehatan (nakes)

Protes itu dilayangkan para nakes di Puskesmas Pelitakan Kecamatan Tapango, lantaran dana kapitasi tidak terbayarkan.

Mereka membentangkan spanduk di halaman puskesmas dan mendatangi kantor bupati Polman pada Jumat (8/12/2023) kemarin.

Menanggapi hal itu, Plt Dinkes Polman, Sukirman Saleh mengatakan akan memanggil kepada puskesmas pelitakan dan bendaharanya.

"Kita akan evaluasi, mengenai pembayaran dana kapitasi kita beri kesempatan kepada bendara untuk membayarkan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (9/12/2023).

Dia mengatakan bendahara harus bertanggung jawab secara person terhadap dana yang dia kelola.

Lantaran dana kapitasi tersebut sudah cair di bendahara namun belum dibayar sejak November hingga saat ini.

Sukirman mengatakan pihak bendahara puskesmas diberi kesempatan untuk membayarkan.

"Kita akan bertemu dengan bendahara puskesmas, kita evaluasi termasuk cara menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)," ujarnya.

Sebelumnya para pegawai Puskesmas Pelitakan melayangkan aksi protes hingga ke kantor bupati Polman.

Terdapat tulisan dalam spanduk seluruh staf puskemas menyatakan sikap menolak Hj Relawati.

Sebagai pelaksana tugas maupun sebagai definitif menjabat sebagai kepala Puskesmas Pelitakan.

Massa aksi juga menolak Ilmia Fattah sebagai bendara puskemas lantaran dinilai tidak transparan.

Koordinator massa aksi Adnan Syah mengatakan penolakan itu lantaran dana kapitasi 45 PNS tidak terbayarkan.

Dana kapitasi merupakan besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada puskesmas berdasarkan jumlah peserta.

"Sudah satu bulan atau November 2023 ini, 45 dana kapitasi tidak dibayar oleh kepala puskesmas dan bendahara," terang Adnan Syah kepada wartawan.

Ia menjelaskan awalnya para pegawai ini cukup lama bersabar untuk menuggu pembayaran dana kapitasi tersebut.

Namun kata Adnan kepala puskesmas dan bendaharanya tidak memberikan penjelasan.

Anggaran dana kapitasi yang telah cair ini tidak terbayarkan hingga penyebrangan bulan sampai Jumat (8/12/2023) ini.

Para pegawai pun sudah kehabisan kesabaran sehingga memilik jalan aksi damai.

"Kami sudah mengadukan hal ini kepada pihak dinas kesehatan, dan sudah membicarakannya, tapi belum ada solusi," ungkapnya.

Sementara itu salah satu pegawai yang turut aksi, dr Endang bercerita dana kapitasi ini merupakan hak para pegawai.

Pegawai di puskesmas sudah meluangkan waktu dan tenaga atau kewajiban memberikan pelayanan kesehatan.

"Tapi hak kami tidak dibayar, itu lah kami turun aksi, berharap kapitasi ini segera dibayarkan," terang dr Endang kepada wartawan.

Ia mengaku nekat turun aksi bersama jajaran pegawai lantaran haknya tidak lagi diberikan.

Meski begitu kata dr Endang, aksi ini tidak berdampak kepada pelayanan di puskesmas.

"Kami tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat tidak ada yang terganggu," lanjutnya.

Ia menambahkan aksi ini juga lantaran bendahara puskesmas dinilai tidak lagi transparan dan terbuka.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli