TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Babak baru aduan masyarakat Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju terkait bantuan langsung tunai atau BLT.

Sebelumnya pada 26 Januari lalu, 94 warga Desa Kakulasan Mamuju melaporkan kepala desanya karena tidak menerima BLT.

megadukan kepala desa ke Camat Tommo agar pesan itu disampaikan ke Bupati Mamuju Sutinah Suhardi.

"Warga sudah adukan ke Pak Camat dan meminta untuk diadukan ke Bupati Mamuju," ungkap warga Tommo Ancu saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Jumat (26/1/2023).

Ancu menyebutkan, warga yang tidak menerima BLT itu sejak Juni hingga 2022 lalu dan sampai saat ini tahun 2023 tak kunjung ada.

"Parah ini 94 warga kasian tidak mendapat haknya dari kades," ujar Ancu.

Bahkan para warga juga sudah mencoba mendatangi kantor desa untuk meminta penjelasan, namun tak mendapati kepala desa.

Ancu mengaku banyak anggaran desa yang tidak sesuai peruntukan.

Kemudian, program ditawarkan di Musrembang yang dilaksankan pemerintah desa di tahun 2022 itu tidak dikerjakan.

"Apalagi laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak pernah disampaikan sama sekali, lalu kemana itu anggaran Rp 1 miliar," tukasnya.

Temuan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Mamuju menemukan kerugian negara sebesar Rp 214.600.000 di Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit sementara dan laporan yang diterima oleh tim Inspektorat Mamuju.

Kepala Inspektorat Mamuju Muhammad Yani mengatakan, ada beberapa pelanggaran Kepala Desa Kakulasan Fentje dari temuan hasil audit dan laporan warga.

Seperti dana bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah cair 100 persen, namun bantuan itu tidak diberikan kepada penerima sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK).