Tulus menilai indikasi kartel tampak pada melonjaknya harga minyak goreng secara serempak dan dalam waktu yang bersamaan.

Mengingat, selama ini, sebagian besar minyak goreng yang beredar di pasaran dikuasai oleh segelintir perusahaan besar

"Kalau kartel pengusaha bersepakat, bersekongkol menentukan harga yang sama sehingga tidak ada pilihan lain bagi konsumen," jelasnya.

Ia menilai jika kenaikan harga minyak goreng dipicu oleh lonjakan permintaan, hal tersebut bukan menjadi alasan.

Pasalnya, Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022 sudah berlalu, akan tetapi harga minyak goreng masih saja tinggi.

Mengingat, Indonesia adalah salah satu negara produsen sawit terbesar dunia.

Harga minyak CPO yang mengalami lonjakan juga tak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menaikkan harga minyak goreng yang dijual di dalam negeri.

Sejatinya, harga minyak goreng harus mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemendag.

"Kita kan penghasil CPO terbesar, kita eksportir bukan importir, jadi bisa menentukan harga CPO domestik. Jangan harga internasional untuk nasional," tuturnya.

Menjual harga minyak goreng yang mahal di dalam negeri tentunya menciderai konsumen.

Lantaran, perusahaan-perusahaan besar menanam sawitnya di atas tanah negara melalui skema hak guna usaha (HGU).

Ironisnya, pemerintah juga tak membantu pengusaha kelapa sawit dengan membantu membeli CPO untuk kebutuhan biodisel.

Bahkan pemerintah membantu pengusaha sawit swasta dengan mengucurkan subsidi biodiesel besar melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Selain itu, kenaikan harga minyak goreng yang juga disebabkan oleh adanya pabrik minyak goreng yang tak terintegrasi juga tak masuk di akal.

Mengingat, hampir semua pemain besar produsen minyak goreng juga menguasai perkebunan sawit.

Minyak goreng yang diproduksi para pemain besar juga ikut melonjak.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)