Kakanwil Kemenkum Sulbar Hadiri IP Expose 2025: Dorong KI sebagai Pilar Ekonomi Nasional

Daren menambahkan bahwa WIPO juga telah mendampingi UMKM di Bali, meluncurkan platform edukasi CLIP untuk kreator lokal, serta memulai proyek pelindungan batik.

WIPO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendukung kapasitas, pelatihan, dan akses pembiayaan pelaku ekonomi kreatif.

Peluncuran program pembiayaan berbasis KI ini menjadi bagian dari rangkaian IPXpose Indonesia 2025, sebuah agenda tahunan berskala nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.

Mengusung tema Elevating Indonesia’s IP to the World,” IPXpose menjadi platform kolaboratif untuk mempertemukan inovator, kreator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan menuju Indonesia Emas 2045.

Selama empat hari (13–16 Agustus 2025), IPXpose menghadirkan berbagai kegiatan seperti IP Talks, Business Matching, Workshop, dan Pameran KI. 

“IPXpose bukan sekadar ajang seremonial, melainkan panggung strategis untuk mengangkat kontribusi nyata kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Supratman.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum juga menyerahkan WIPO National Award kepada inovator dan kreator terbaik, serta Surat Pencatatan Ciptaan bagi Tari Kreasi karya warga binaan pemasyarakatan yang menunjukkan bahwa pelindungan KI bersifat inklusif dan merata.

Kementerian Hukum juga meluncurkan buku “Satu Dekade dalam Angka Kekayaan Intelektual” sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas capaian DJKI selama sepuluh tahun terakhir. 

Sebagai bagian dari inisiatif global, Indonesia juga memperkenalkan “Protokol Jakarta”, platform digital pengelolaan royalti internasional yang akan diusulkan dalam forum SCCR ke-47 di Jenewa.

Indonesia turut menargetkan posisi sebagai negara dengan jumlah pendaftaran Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN pada akhir 2025.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala BRIN, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, dan Anggota I BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Vivi Yulaswati.

Masyarakat, pelaku usaha, dan kreator diimbau untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka melalui DJKI sebagai bentuk investasi masa depan yang bernilai tinggi. Informasi lebih lanjut tersedia di ipxpose.dgip.go.id.(*)