Perang Thailand vs Kamboja Makin Memanas, 32 Orang Tewas dan Ratusan Luka-luka

Phumtham Wechayachai, penjabat Perdana Menteri Thailand, menyatakan Kamboja “mungkin telah melakukan kejahatan perang” atas tewasnya warga sipil dan kerusakan fasilitas medis.

Konflik ini menarik perhatian internasional. 

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar rapat darurat tertutup pada Jumat malam (18/7) waktu New York. 

Meski tidak mengeluarkan pernyataan resmi, sumber dari Associated Press menyebut seluruh 15 anggota dewan menyerukan de-eskalasi dan penyelesaian damai.

Sementara itu, Kamboja telah menyerukan gencatan senjata "segera" dengan Thailand, karena kedua negara telah menyaksikan lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil, dalam bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung, dikutip dari BBC.

Duta Besar Kamboja untuk PBB, Chhea Keo, mengatakan negaranya meminta gencatan senjata "tanpa syarat", seraya menambahkan bahwa Phnom Penh juga menginginkan "solusi damai atas perselisihan tersebut".

Thailand belum memberikan komentar publik mengenai proposal tersebut, sekaligus menolak mediasi pihak ketiga. 

Sebelumnya, negara tersebut telah mengumumkan darurat militer di delapan distrik yang berbatasan dengan Kamboja.

Baca juga: Viral! Ayah Bawa Anak Demam Tinggi Pakai Bentor Setelah Kecewa Pelayanan Puskesmas Polewali

Baca juga: Dijanji Sejak Era Bupati Ramlan, Pemilik Lahan Bongkar Kantor Lurah Sumarorong Mamasa

Konflik Lama yang Belum Selesai

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja bukan hal baru. 

Wilayah sengketa di sekitar kuil kuno Preah Vihear dan Ta Moan telah lama menjadi sumber ketegangan sejak zaman kolonial. 

Meskipun Mahkamah Internasional pada 1962 memutuskan Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja, garis demarkasi yang tidak jelas terus memicu insiden militer berkala.

Kini, setelah lebih dari satu dekade relatif damai, konflik kembali membara dengan skala yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak korban sipil.

Wilayah sengketa di sekitar kuil kuno Preah Vihear dan Ta Moan telah lama menjadi sumber ketegangan sejak zaman kolonial. 

Meskipun Mahkamah Internasional pada 1962 memutuskan Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja, garis demarkasi yang tidak jelas terus memicu insiden militer berkala.

Kini, setelah lebih dari satu dekade relatif damai, konflik kembali membara dengan skala yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak korban sipil.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com