Demo Tolak Tambang

Titik Merah Ancam Aksi Jilid II Jika Pemerintah Tak Tindak Tambang di Majene

Hal itu disampaikan Koordinator Lapangan Titik Merah, Kadi, usai aksi pertama yang digelar pada Jumat (30/5/2025) lalu.

Penulis: Anwar Wahab | Editor: Nurhadi Hasbi
Anwar Wahab/Tribun-Sulbar.com
DEMO TAMBANG - Aliansi mahasiswa dan masyarakat tergabung dalam organisasi Titik Merah menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, pada Jumat (30/5/2025). Demo tersebut terkait polemik tambang di Kecamatan Pamboang. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil Titik Merah menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi jilid dua dalam waktu dekat apabila pemerintah dan pihak terkait tidak segera merespons tuntutan mereka terkait aktivitas tambang di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Hal itu disampaikan Koordinator Lapangan Titik Merah, Kadi, usai aksi pertama yang digelar pada Jumat (30/5/2025) lalu.

“Aksi kemarin baru permulaan. Jika tidak ada respons nyata dari pemerintah terhadap tuntutan kami, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar dalam jilid dua,” tegas Kadi saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com via telepon, Senin (2/6/2025).

Baca juga: 7 Tuntutan Aliansi Titik Merah Saat Demo Bakar Ban di Majene, Intinya Soal Tambang

Kadi menyebut keresahan warga terus berkembang, sementara aktivitas tambang tetap berlangsung tanpa kejelasan evaluasi maupun penindakan dari instansi terkait.

Pihaknya juga menyayangkan lambannya respons atas tujuh poin tuntutan yang disampaikan, termasuk dugaan ketidaksesuaian dokumen perizinan tambang, pelanggaran AMDAL, serta keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal.

“Kami tidak main-main. Kalau tidak segera ada keputusan tegas, aksi lanjutan akan kami lakukan. Ini bukan ancaman, ini komitmen,” ujarnya.

Rencana Konsolidasi Aksi Lebih Besar

Titik Merah menyebut aksi lanjutan nantinya akan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa dari berbagai wilayah di Sulawesi Barat, sebagai bentuk konsolidasi gerakan yang lebih besar dan terstruktur.

Kadi menekankan, perjuangan mereka bukan hanya soal penolakan tambang, tetapi juga soal perlindungan hak rakyat, keadilan lingkungan, dan keterbukaan informasi publik.

“Kami ingin ada keterlibatan rakyat dan akademisi secara langsung dalam proses evaluasi tambang. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika gerakan ini makin meluas,” tutupnya.

Wabup Majene Dukung Aspirasi Masyarakat

Menanggapi isu ini, Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, menyatakan mendukung sikap penolakan tambang jika terbukti merugikan masyarakat dan lingkungan.

“Apapun suara masyarakat tentang tambang, jika memang merugikan, akan kami dukung,” tegas Andi Rita Mariani kepada wartawan.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Anwar Wahab

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved