Wabup Pasangkayu Herny Agus Temui Menteri Kelautan dan Perikanan RI Bersama Gubernur dan 5 Bupati

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus bersama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan para Bupati se-Sulbar, menghadiri pertemuan strategis dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Sakti Wahyu Trenggono.

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian KKP RI, Jl. Medan Merdeka, Kecamatan Gambir, Jakarta pusat, Rabu (7/5/2025).

Baca juga: Dinkes Majene Ingatkan 239 Jemaah Haji Majene Soal Perbedaan Cuaca, Pola Makan hingga Jam Tidur

Baca juga: 6 Bus Siap Antar Jemaah Calon Haji Asal Pasangkayu ke Makassar, Dulu Naik Pesawat

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Victor Gustaaf Manoppo, Serta seluruh jajaran Direktorat jenderal KKP RI.

Gubernur Sulbar, Suardi Duka, membuka sesi dengan paparan komprehensif mengenai potensi pesisir Sulbar yang luar biasa, mulai dari panjang garis pantai, kawasan budidaya laut, hingga prospek ekonomi biru ke depan.

"Sudah saatnya laut menjadi sumber ‘zam-zam’ baru bagi Sulbar. Potensinya sudah ada, komitmennya kami hadirkan langsung hari ini bersama seluruh kepala daerah," ungkap Suhardi Duka.

Lanjut Suhardi Duka, menegaskan bahwa seluruh aspirasi kabupaten adalah bagian dari strategi besar Sulbar, dalam membangun ekonomi berbasis laut. Ia menyatakan harapan besar agar KKP dapat merespons cepat dan strategis.

"Kami datang bukan untuk minta-minta, tetapi membawa rencana dan kesiapan. Kami ingin tumbuh dari laut, dan berharap KKP menjadi mitra utama dalam perjalanan ini," pungkas Suhardi Duka.

Menteri KKP RI, merespon positif usulan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Bupati Se-Sulbar.

Ia menyatakan kesiapan kementerian untuk mendalami dan menindaklanjuti berbagai usulan dari Sulbar secara teknis melalui tim lintas direktorat.

Menteri KKP, Trenggono, juga menyampaikan kesiapan KKP untuk memfasilitasi kerja sama investasi melalui Asian Development Bank (ADB).

“Kalau Sulbar sudah siapkan lahannya, kita bisa mulai dari 100 hektare tambak rakyat. Kalau serius dan terintegrasi, bahkan sampai Rp.200 miliar investasi bisa digelontorkan,” ujar Menteri.

Selain ADB, peluang pendanaan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga terbuka untuk memperkuat sektor kelautan Sulbar yang memiliki garis pantai dan potensi perikanan yang sangat luas.

Terkait keluhan nelayan mengenai Vessel Monitoring System (VMS), Menteri Trenggono, menegaskan bahwa sistem pengawasan ini seharusnya tidak membebani nelayan secara finansial.

“VMS adalah alat pemantau armada, bukan alat pungutan. Jika ada nelayan yang dipungut untuk VMS, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan dan akan kami tindak,” tegasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan