Buka High Level Meeting TPID, Gubernur SDK Wanti-wanti Potensi Permainan Harga

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan, inflasi memiliki dua sisi yang harus dikelola dengan bijak.

Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (13/3/2025).

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary, Sekda Pasangkayu, serta perwakilan Pemkab Majene dan Polman.

Baca juga: Pj Gubernur Sulbar Apresiasi Kinerja TPID Sukses Turunkan Inflasi Konsisten Dibawah 3 Persen

Unsur Forkopimda Sulbar serta TPID Kabupaten se-Sulbar juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Suhardi Duka menjelaskan, jika terlalu ketat mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi bisa melambat.

"Tapi, jika tidak dikontrol, daya beli masyarakat bisa terganggu," ujar Suhardi Duka.

Menurutnya, pasar memiliki hukum sendiri yang tidak bisa diintervensi secara langsung, kecuali pemerintah mampu menguasai pasokan komoditas strategis.

Oleh karena itu, sinergi antar-instansi menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.

"Saya minta Dinas PU siaga dalam menjaga jalur distribusi. Jangan sampai ada longsor menghambat suplai bahan pangan. Jika distribusi terhambat, harga bisa naik dan inflasi meningkat," tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi permainan harga oleh pihak tertentu yang menguasai stok komoditas.

"Kehadiran Kapolda, Kajati, dan Danrem sangat penting agar tidak ada yang bermain harga demi keuntungan pribadi," tambahnya.

Gubernur juga mengungkapkan, Sulbar memiliki stok beras yang cukup, dengan produksi yang stabil di beberapa daerah. 

"Polman sebagai lumbung pangan sudah panen, Mamuju juga. Harga gabah saat ini sekitar Rp7.000/kg, harga di penggilingan Rp12.200/kg, dan harga pasar stabil di kisaran Rp13.000/kg. Ini lebih rendah dibanding daerah lain yang mencapai Rp14.000 - 15.000/kg," paparnya.

Namun, beberapa komoditas seperti bawang, cabai, dan telur masih mengalami defisit.

Oleh karena itu, Pemprov Sulbar dan Pemkab diharapkan mengalokasikan anggaran untuk mendukung produksi lokal.