Bahlil Kena Reshuffle Kabinet Prabowo? Golkar soal Kisruh Elpiji 3 Kg: Sudah Sepengetahuan Presiden

TRIBUN-SULBAR.COM - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diisukan akan terdampak rencana reshuffle Kabinet Merah Putih yang sempat digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kebijakan Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengenai gas elpiji 3 kg dinilai sempat memunculkan kekisruhan di masyarakat.

Menanggapi hal ini, Partai Golkar menegaskan bahwa semua kebijakan pasti sudah melalui persetujuan Presiden.

Pihaknya pun mengaku tak cemas jika Bahlil dikaitan dengan isu reshuffle kabinet yang sedang ramai dibahas.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli menekankan, Bahlil hanya mengerjakan tugas-tugas yang diserahkan Presiden, meski kebijakan soal melarang gas elpiji kilogram dijual eceran menuai kritik dari publik.

"Ya biasa saja. Selama... Yang penting Presiden kasih tugas apa, dikerjakan. Kira-kira gitu," ujar Doli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Baca juga: Bocoran Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet, Elite Partai Gerindra: Ada Menteri Kurang Seirama

Doli menjelaskan, setiap partai pasti memberikan kader terbaik mereka untuk membantu Prabowo.

Dia menegaskan, seluruh kader yang Golkar berikan adalah kader-kader terbaik mereka, termasuk Bahlil.

"Ada 8 kader terbaik kami, termasuk ketua umum kami loh ya. Ketum itu kan adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, makanya dipilih jadi ketum," kata Doli.

"Bahwa kemudian ada tantangan yang dihadapi di lapangan, ya itu kita hadapi tanggung jawab kita masing-masing. Sudah pekerjaannya gitu. Dan yang bisa mengukur itu adalah Presiden," ujar dia.

Doli juga menekankan seluruh kader Golkar bekerja secara maksimal dan loyal terhadap Prabowo.

Baca juga: Harga Asli Gas Elpiji 3 Kg Cuma Rp 12.750, Bahlil akan Bentuk Badan Khusus: Ada Oknum Bandel

"Tapi yang jelas seluruh kader Golkar itu bekerja secara maksimal, loyal terhadap Presiden, berdedikasi pekerjaannya kepada kepentingan rakyat dan bangsa," imbuh dia.

Ia meyakini bahwa tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden.

"Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin," kata Doli.

"Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden," ujar dia.