Honorer Mamasa Demo
BREAKING NEWS: Honorer Pemkab Mamasa Kepung Kantor DPRD, Bawa 6 Tuntutan
Dedy dan ratusan honorer lainnya turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Penulis: Hamsah Sabir | Editor: Nurhadi Hasbi
lihat foto
Pihaknya juga meminta agar Kemenpan RB segera merevisi undang-undang tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30 persen belanja pegawai.
"Kami honorer meminta agar dilakukan revisi yang memberikan ruang lebih besar bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau P3K," sebutnya.
Tenaga non ASN database BKN atau R2 dan R3 menolak diangkat sebagai P3K paruh waktu dan meminta agar status honorer dinaikkan menjadi P3K penuh waktu.
"Kami honorer menuntut status pekerjaan yang lebih pasti dan pengakuan layak atas pengabdian," katanya.
Mereka meminta agar pengangkatan non ASN database BKN atau R2 dan R3 wajib berdasarkan masa kerja.
"Horor menuntut agar pengangkatan sebagai P3K penuh waktu didasarkan pada masa kerja yang panjang dan kontribusi nyata di berbagai sektor," pungkasnya.(*)
Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.