BREAKING NEWS: Honorer Pemkab Mamasa Kepung Kantor DPRD, Bawa 6 Tuntutan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, unjuk rasa di kantor DPRD, Rabu (1/15/2025).

Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan (Korlap) Dedy Demmatande, tenaga honorer di Dinas Kesbangpol Mamasa.

Aksi unjuk rasa dilaksanakan di kantor DPRD Mamasa Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa.

Baca juga: Honorer Dishub Majene Geruduk BKPSDM, Protes Ada 2 Honorer K2 Tidak Terdata Namun Lolos PPPK 

Ratusan honorer tersebut menuntut Kemenpan RB melalui DPRD Kabupaten Mamasa, untuk memperjelas status sebagai database BKN (R2 dan R3).

Menurut Korlap Dedi Demmatande, aksi tersebut merupakan aksi damai yang murni dari hati nurani para tenaga honorer.

Dedy dan ratusan honorer lainnya turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

"Ini panggilan nurani kami sebagai tenaga honorer yang bertahun - tahun mengabdi tanpa kejelasan," ungkap Dedy saat dikonfirmasi di Kantor DPRD Mamasa.

Ia mengaku pihaknya membawa sebanyak enam tuntutan ditujukan kepada Kemenpan RB melalui DPRD Kabupaten Mamasa. 

Tenaga honorer Kabupaten Mamasa, meminta agar Kemenpan RB segera sahkan RPP manajemen ASN turunan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

Selain itu pihaknya juga meminta agar Kemenpan RB mengakomodasi honorer database BKN atau R2 dan R3 dalam sistem P3K P2 waktu. 

"Kami meminta agar dalam rpp tersebut R2 dan R3 dapat diangkat sebagai P3K pada waktu bukan hanya paruh waktu," ujar Dedy.

Tenaga honorer juga meminta agar Kemenpan RB terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan tenaga non ASN database BKN ke P3K penuh waktu.

"Kami meminta agar segera diterbitkan Keppres yang mengatur pengangkatan kami yang terdaftar dalam database BKN menjadi P3K peluang waktu demi kejelasan di status dan kepastiannya kerjaan kami," pintanya.

Massa juga menolak rekrutmen CPNS tahun 2025 sebelum pengangkatan non ASN database BKN (R2 dan R3).

"Kami menuntut agar pengangkatan honorer P3K R2 dan R3 yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru, sebab kami adalah tenaga non ASN yang sudah mengabdi dan cukup lama," tutur Dedy