BKPSDM Majene Tegaskan 2 Honorer K2 Asal Sendana Lolos PPPK Sesuai Berkas dan Data Resmi BKN

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE –  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Majene, sampaikan penjelasan terkait dua honorer kategori dua (K2) asal Sendana, lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Penjelasan itu disampaikan menanggapi protes puluhan honorer Dinas Perhubungan (Dishub) terkait hasil seleksi PPPK Tahun 2024.

Analis SDM aparatur BKPSDM Kabupaten Majene Muhammad Azwar, mengatakan, kedua honorer tersebut memiliki dokumen lengkap berupa Surat Keputusan (SK) dan data honor resmi di Kecamatan Sendana. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Kantor BKPSDM Majene Digeruduk Honorer Dishub, Seleksi PPPK Dinilai Tidak Transparan

Mereka juga tercatat sebagai tenaga honorer K2 sejak tahun 2005.

Data ini diakui sah berdasarkan berkas yang diajukan dan telah ditandatangani sesuai prosedur.

Menurutnnya K2 yang lolos seleksi dan jadi PPPK itu sesuai berkas yang ia kumpulkan, memiliki SK yang bermaterai di tanda tangani OPD masing-masing. 

"Kedua nama yang dimaksud sudah terdata sejak tahun 2005 sebagai honorer K2 dan telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dokumen yang diterima BKPSDM. Terkait keaktifan mereka, itu merupakan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar perwakilan BKPSDM Majene.

Ia juga menegaskan, pihaknya hanya bertugas memverifikasi kelengkapan dan validitas berkas yang diajukan oleh peserta seleksi P3K.

"Kami hanya menerima dan memverifikasi berkas. Untuk hal lain seperti keaktifan kerja, itu berada di bawah pengawasan OPD masing-masing," tambahnya.

Meski demikian, beberapa tenaga honorer memprotes hasil seleksi karena merasa tidak ada kesesuaian.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu tenaga honorer Dishub Majene Salma, ia mengungkapkan di kantornya masih banyak honorer K2.

Namun tidak diangkat PPPK, yang diangkat malah orang yang tak pernah honor. 

Ia berharap ada audit lebih lanjut untuk memastikan semua proses berjalan transparan dan tidak merugikan pihak-pihak yang telah lama mengabdi.

"Kasus ini menjadi perhatian serius di kalangan tenaga honorer di Majene, terutama mereka yang berharap proses seleksi P3K dilakukan dengan adil dan transparan, " kata Salma saat ditemui tribun Sulbar.com di BKPSDM. 

Ia menambahkan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan ini. (*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab