Pj Gubernur Sulbar Usulkan Perubahan Status Hutan Lindung, Ini Alasannya!

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, mengusulkan perubahan status sejumlah kawasan hutan lindung di provinsi tersebut. 

Langkah ini diambil karena sebagian besar kawasan hutan lindung telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi.

Bahtiar menilai pemanfaatan kawasan hutan lindung yang telah berkembang menjadi kawasan industri, pelabuhan, hingga pemukiman masyarakat.

Baca juga: Harga Tabung Gas Melon Tembus Rp 40 Ribu, Warga Demo Disdag Mamuju

Baca juga: Jalan Trans Sulawesi Mamuju Tengah Diperbaiki Usai Dikeluhkan Pengendara

Hal ini perlu mendapat penataan ulang agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

"Saya setuju untuk melakukan penataan kawasan hutan lindung, terutama yang sudah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan ekonomi, seperti kawasan industri, pelabuhan, atau yang telah menjadi pemukiman warga," ujar Bahtiar, Jumat (10/1/2024).

Untuk mempercepat proses ini, Bahtiar telah menginstruksikan Dinas Kehutanan Sulbar untuk segera bertindak, khususnya dalam mengintegrasikan perubahan tersebut ke dalam rencana tata ruang wilayah.

"Saya sudah perintahkan Dinas Kehutanan agar mengsistestensi para kepala desa dalam proses ini. Perubahan status ini penting, karena hanya dengan cara itu daerah ini bisa berkembang," tambahnya.

Bahtiar juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap hambatan pembangunan akibat status kawasan yang masih tergolong hutan lindung. 

"Kasihan masyarakat yang ingin membangun, tetapi terhalang oleh status kawasan hutan," tuturnya.

Menurut data pemerintah provinsi, Sulbar memiliki kawasan hutan seluas 1,1 juta hektare atau 64,6 persen dari total luas wilayah daratan. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 452.030 hektare atau 26,7 persen merupakan kawasan hutan lindung.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi