Pemprov dan DPRD Sulbar Sepakati Ranperda APBD 2025, OPD Diminta Minimalkan Program Sosialisasi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Persetujuan ini tercapai setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan dinamis dalam rapat paripurna DPRD Sulbar pada Sabtu (30/11/2024) malam.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2024 di Sulbar Diprediksi Menurun, Ini Penyebabnya!

Baca juga: KPU Majene Telah Menyelesaikan Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 di Tingkat Kecamatan

Rapat tersebut membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Sulbar 2024 sekaligus persetujuan bersama Ranperda APBD 2025. 

Paripurna dihadiri 30 DPRD, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Sulbar Amujib, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.  

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Pemprov dan DPRD Sulbar, khususnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta OPD yang terlibat dalam penyusunan Ranperda tersebut.  

“Alhamdulillah, pembahasan APBD 2025 telah selesai. Meskipun ada dinamika dalam diskusi, kita berhasil menemukan jalan tengah demi kepentingan bersama,” ujar Bahtiar.  

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menegaskan pentingnya APBD 2025 untuk benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. 

Ia berharap program-program yang dijalankan mendukung kesejahteraan masyarakat Sulbar secara langsung.  

“Keputusan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Prioritas utama harus diarahkan pada program-program yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,” jelas Amalia.  

Ia juga menegaskan, DPRD dan Pemprov telah sepakat untuk mengurangi program yang bersifat sosialisasi semata. Amalia meminta OPD fokus pada realisasi program yang langsung menyentuh masyarakat.  

“Kami minta program-program yang diajukan tidak hanya berbentuk sosialisasi, tapi harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulbar,” tegasnya.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi