2 Hari Jelang Penutupan Pendaftaran CPNS 2024, Sebanyak 543 Daftar di Pemkab Pasangkayu

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPD) Kabupaten Pasangkayu, sejauh ini telah menerima sebanyak 543 pendaftar CPNS.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan dan Mutasi, Hairil Anwar, saat diwawancarai di ruang kerjanya, kantor BKPD Pasangkayu, Komplek Kantor Bupati Pasangkayu, Jl Abdul Muis, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (4/9/2024).

Hasil itu menurutnya terdata sejak dibukanya pendaftaran CPNS Pasangkayu dari tanggal 20 Agustus, hingga tanggal 4 September 2024.

Baca juga: E-Meterai Eror, Berikut 25 Link Pembelian dan Cara Mengatasi Gagal Pembubuhan untuk Syarat CPNS 2024

Hairil juga mengungkap dari 543 pendaftar CPNS di Kabupaten Pasangkayu tersebut, banyak yang menaruh minat pada beberapa instansi.

Salah satunya yang menduduki peringkat teratas paling banyak diminati yaitu Perencana Ahli Pertama.

Sedangkan instansi yang menduduki peringkat paling rendah diminati pendaftar yaitu Teknisi Transfusi Darah Terampil.

Lanjut Hairil mengatakan Pendaftaran CPNS di Kabupaten Pasangkayu ini akan berakhir pada tanggal 6 September 2024.

"Jadi masih ada waktu dua hari untuk para calon pendaftar untuk mendaftarkan diri," ujar Hairil.

Kepala Bidang PPM itu juga memberikan informasi terkait pendaftaran CPNS bagi penyandang Disabilitas.

"Untuk saat ini, CPNS Disabilitas sudah ada pendaftar, tapi masih sekedar mendaftar. Dan kita belum tau apakah dia sudah mewajibkan pendaftarannya atau tidak," terangnya.

Adapun persyaratan pendaftaran bagi CPNS Disabilitas diterangkan oleh Hairil salah satunya yaitu harus ada keterangan dari dokter serta ada video singkat keseharian dari pendaftar.

"Kami tidak membatasi, disabilitasnya seperti apa," tambahnya.

Berikut daftar 16 daftar instansi yang paling banyak diminati dan paling sepi peminat, dari 20 Agustus hingga 4 September 2024, di Kabupaten Pasangkayu.

1.Perencana Ahli Pertama

2.Analisis Kebijakan Ahli Pertama