Akademisi Unsulbar Sebut Politisasi Identitas di Pilkada Sulbar Berpotensi Memicu Konflik

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE  - Politisasi identitas dinilai merupakan salah satu titik rawan menajamnya konflik di tengah persaingan di pilkada.

Para kontestan, pendukung dan masyarakat umum diminta tidak "menggoreng" isu identitas sebagai upaya meraih dukungan.

Baca juga: Jadi Tersangka Istri Pertama Tikam Istri Kedua di Polman Cemburu Korban Suka Foto Mesra dengan Suami

Baca juga: BREAKING NEWS: Demokrat Tak Usung Arsal di Pilkada Mamuju Tengah 2024, Rekomendasi Sahrul - Alamsyah

Akademisi Ilmu Politik Unsulbar, Muhammad, M.Si menjelaskan  idealnya di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak sampai terjadi politisasi identitas.

"Idealnya tidak ada upaya untuk menggoreng, memproduksi isu identitas, karena sedikit banyak berpotensi membuat konflik di masyarakat itu sangat mungkin terjadi," kata Muhammad yang juga wakil dekan FISIP Hukum saat ditemui Tribun Sulbar.com di ruangannya.

Anggapan terkait Polman tidak boleh 02 atau 01, menurutnya itu tidak relevan lagi di tataran elit ini.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, selama ini terkait isu politik identitas di Sulbar sudah pernah terjadi, dan kata Muhammad itu memprihatinkan.

Ia mengingat di pilkada Majene 2020, sempat mengemuka politisasi identitas.

Dalam sejumlah literatur, identitas di politik itu yang kerap muncul itu antara lain; suku, agama, jenis kelamin, serta asal daerah.

Identitas para bakal calon disebut memang penting diketahui, namun yang tidak boleh itu adalah mempolitisasi, " menggoreng" identitas.

"Seharusnya yang penting didorong untuk dicermati itu adalah visi misi para calon kepala daerah," kata Muhammad yang juga peneliti Pusat Studi Pemilu dan Politik Lokal (PUSMIPOL) Unsulbar

Ia menambahkan dalam konstentasi Pilkada tidak ada yang dibilang calon berasa dari daerah mana, karena dalam konstitusi tidak ada aturan seperti itu.

Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab