Ratusan Kepala Desa di Pasangkayu Diajari Pengelolaan Dana Desa

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan anggaran desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu melalui lembaga pelatihan dan pendidikan (LPP), mitra edukasi Indonesia (MEI), bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Pasangkayu, melaksanakan sosialisasi bagi aparat desa.

Sosialisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi bagi aparat pemerintah desa se- Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: Warga Pembu Mamasa Tangkap Ular Piton 3 Meter, Sering Memangsa Ternak

Baca juga: Prof Zudan Tinggalkan Sulbar, Mahasiswa Unsulbar Singgung Angka Pernikahan Dini

Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Trisakti Jl Fatmawati Kecamatan Pasangkayu, Jumat (15/5/2024) sore

Kegiatan ini dihadiri 180 peserta dari 54 desa se-Kabupaten Pasangkayu.

Selain itu sosialisasi ini, juga dihadiri 3 Pemateri yakni, Kadis PMD, Irvan Rusli Sadek, Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, AKP Adrian Batubara dan Ketua LPP Mitra Edukasi, Budiman Jaya Ashari

Saat ditemui diakhir kegiatan, Kadis PMD Irvan Rusli Sadek mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengawal tata pemerintahan desa dengan baik.

"Melalui kegiatan ini, untuk mengawal pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya di Desa, khususnya dalam mengelola keuangan di wilayah masing-masing Desa," ucap Irvan saat ditemui diakhir kegiatan.

Ia berharap dalam kegiatan ini untuk mengedepankan desa menjadi  desa mandiri dan  menghindari tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan yang sama Ketua LPP Mitra Edukasi, Budiman Jaya Ashari menyampaikan saat ini telah terjalin ikatan kerjasama dengan pemerintah Daerah (Pemda) Pasangkayu dalam bentuk Momerandum Of Understanding (MoU).

"Kita ada MoU dengan Pemda baik menyangkut kajian, bimbingan teknis, pelatihan dan peningkatan SDM," ucap Budiman saat ditemui awak media diakhir kegiatan.

Budiman mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan  karena melihat berbagai kendala pada kegiatan tingkat desa.

"Intinya kami melakukan edukasi agar kades tidak lagi kaku dalam mengelolah keuangan desa, dan tidak lagi takut dalam konsultasi dengan para Aparat Penegak Hukum (APH) karena kami juga melibatkan APH dalam kegiatan ini," pungkasnya. 

Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com Muhammad Asrul