KPU Mamasa Curhat, Pilkada 2024 Sudah Tahap Seleksi PPK & PPS Tapi Baru Terima Anggaran Rp 3 Miliar

Ia mengatakan, di tengah kondisi keuangan daerah yang lemah, pihaknya menilai anggaran tersebut cukup besar.

"Kita ketahui bersama bawah ditahun 2023 kita telah menadatangani NPHD bersama penyelenggara Pilkada sebanyak Rp 52 miliar, namun kondisi keuangan daerah kita saat ini sangat lemah dan angagran tersebut cukup besar," ujar Herry Kurniawan, saat dijumpai diruang kerjanya.

Namun demikian kata Herry, pihaknya berharap Pilkada tetap berjalan dan akan merealisasikan pembayaran dana Pilkda berdsarkan rincian kegiatan penyelenggara Pilkada.

"Kami tidak mampu kalau sesuai SE Mendagri 40 dan 60 persen, tapi kami minta rincian setiap kegiatan yang akan dilaksankan oleh penyelenggara dan akan kami bayarkan sesuai rincian tersebut," pungaksnya.

Berikut tiga surat edaran Mendagri

1. Surat edaran Kemendagri Nomor: 900.1.9.1/5252/SJ tertanggal 29 September 2023, tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Bubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Surat Edaran Nomor: 900.1.9.1/435 SJ Tertanggal 24 Januari 2023, juga tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

3. Terakhir Surat Edaran Nomor: 900.1.9.1/5252/SJ tentang percepatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pemilukada Tahun 2024.(*)

Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir