Pj Gubernur Prof Zudan Sebut Musrenbangnas untuk Harmonisasi dan Sinkronisasi Program Daerah

TRIBUN-SULBAR.COM, JAKARTA - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta Convention Center, Senin (6/5/2024).

Dihadiri oleh Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju

Musrenbang nasional bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program di daerah dan pemerintah pusat. Tujuannya agar arah pembangunan menjadi lebih jelas dan target-target pembangunan , baik pusat dan daerah lebih cepat tercapai.

"Tadi itu intinya disampaikan Mendagri, Menteri Bappenas, Wakil Menteri Keuangan arahnya sama. bagaimana agar harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan bisa dilakukan," kata Prof. Zudan.

Lanjut Zudan, menjelaskan, musrenbang itu juga sejalan dengan pemilu serentak yang dijalankan saat ini.

Baca juga: Musrenbangnas, Jokowi Sentil Pemprov & Pemda yang Gemar Rapat dan Studi Banding

Baca juga: Kadiv Keimigrasian Sampaikan Apresiasi Atas Kedisiplinan dan Kinerja Terbaik Jajaran Pegawai

"Itulah mengapa ada pilkada serentak hampir bersamaan nanti dengan penyelengaraan pileg dan pilpres agar perencanaan pembanguan bisa harmonis dan sinkron," ucap Prof Zudan.

Sestama BNPP ini berharap hasil dari musrenbang nasional ini segera ditindaklanjuti di daerah.

"Kita penerapannya nanti melalui tim evaluator RKPD, tim evaluator di provinsi mengevaluasi semua RKPD kabupaten, begitu juga tim evaluator APBD, sehingga terjadi harmonisasi dan sinkronisasi program provinsi dan kabupaten." kata Prof Zudan.

Harus Tepat Sasaran

Presiden Jokowi menyentil jajaran Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia saat memberi sambutan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang digelar di JCC, Senayan Jakarta pada Senin (6/5/2024).

Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan agar anggaran pemerintah tidak habis digunakan hanya untuk kegiatan rapat dan studi banding.

"Program harus orientasi hasil. Harus ada return ekonomi-nya, fokus jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Tidak jelas prioritasnya yang mana," ujar Jokowi.

"Jangan sampai anggaran dipakai studi banding. Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, ini masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," dia menambahkan.

Dia juga meminta semua program yang disusun pemerintah pusat dan daerah, harus tepat sasaran.

Sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dimanfaatkan tepat sasaran.