KPU Mamuju Terima Mahasiswa Ipmapus Demo Soal Pemungutan Suara Ulang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menerima audiensi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Cabang Mamuju di aula kantor KPU Mamuju, Jl Mustafa Katjo, Simboro, Senin (26/2/2024).

Audiensi diterima langsung Ketua KPU Mamuju, Indo Upe dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Sudirman Samual.

Pantauan Tribun-Sulbar.com, audiensi Ipmapus Cabang Mamuju dengan KPU dikawal ketat aparat kepolisian.

Baca juga: 4 Tuntutan Ipmapus Mamuju ke KPU Mamuju Termasuk PSU

Baca juga: BREAKING NEWS: Ipmapus Mamuju Demo di Kantor KPU Mamuju

Indo Upe menjawab beberapa tuntutan Ipmapus Cabang Mamuju.

Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), Indo Upe mengatakan, pihaknya menerima rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Kami hanya menerima rekomendasi Bawaslu dan itu wajib kita laksanakan," ujarnya.

Terkait adanya kekeliruan (kesalahan) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menyebabkan dilaksanakannya PSU di enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Mamuju.

Menurutnya, hal tersebut menjadi evaluasi dan catatan KPU Mamuju.

"Kami akan jadikan ini evaluasi, sehingga nantinya ketika perekrutan KPPS lebih selektif," sambungnya.

Ketua Ipmapus Cabang Mamuju, Akbar juga mempertanyakan terkait penggunaan aplikasi Sirekap.

Menurutnya, banyak kekeliruan data yang terdapat dalam Sirekap.

Menjawab hal tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Mamuju, Sudirman Samual menuturkan, aplikasi Sirekap merupakan sebagai alat bantu dan bukan jadi penentu penetapan hasil pemilu 2024.

"Kami juga sudah adakan bimbingan teknis (bimtek) ke KPPS. Pemilu sebelumnya, per TPS itu hanya tiga yang diikutkan, sekarang semua anggota KPPS ikut bimtek," kata Sudirman.

Sebelumnya diberitakan, Ipmapus Cabang Mamuju menggelar aksi demonstrasi di kantor KPU kabupaten Mamuju, Jl Mustafa Katjo, Simboro, Senin (26/2/2024).

Belasan anggota Ipmapus Mamuju menyampaikan aspirasi di depan kantor KPU.

Ketua Ipmapus Cabang Mamuju, Akbar mengatakan, demo yang dilakukan Ipmapus Mamuju karena menilai adanya ketidakbecusan KPU Mamuju menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024.

Kata dia, adanya PSU menunjukkan terjadinya pelanggaran yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sehingga menurutnya, ketika ada pelanggaran harus ada yang dihukum.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi