OPINI Rencana Digital

Kedua, agenda ideologis institusi politik berpotensi tak sejalan dengan kepentingan kader dan konstituen. Kader dan konstituen akan terikat dalam relasi yang erat oleh pertemuan kepentingan. Sementara insitusi politik tempat bernaung kader hanya akan menjadi lokomotif seremonial dalam kontestasi politik. Partai politik tak lebih dari lembaga jasa “event organizer” untuk menyiapkan panggung strategis hingga rangkaian kerja peningkatan elektabilitas.

Ketiga, personalisasi relasi selain membuka relasi yang demokratis, juga potensial melahirkan budaya politik kelihatan demokratis tetapi faktanya pragmatis dan akan diperparah bila dilapisi oleh alas ambisi tanpa batas. Sebab praktek take and gift akan berlangsung tanpa beban moril dan melahirkan praktek politik amoral dan politisi tak bertanggung jawab.

Akhirnya, kemudahan akses yang diberikan teknologi untuk membangun relasi politik dengan rakyat mesti didorong pada budaya dan etika digital yang sesuai dengan tatanan nilai ideologi dan norma yang dianut oleh bangsa Indonesia. Demikian halnya dengan kesiapan institusi politik untuk menyiapkan diri agar lebih adaptif terhadap ancaman fenomena tersebut diera digital.