OPINI Rencana Digital

Rencana Digital

Oleh : Shalahuddin (Pandu Digital Indonesia/Relawan TIK Sulbar)

TRIBUN-SULBAR.OPINI,- Fenomena kehadiran teknologi digital diawal tahun 2000-an pada sejumlah daerah di di Indonesia merupakan satu fase yang cukup terasa membawa nuansa optimisme sebagai kanal koneksi tanpa batas. Infrastruktur ini membawa angin segar untuk mengejar ketertinggalan dan bakal menjadi peluang lebih maju sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia bahkan dalam kancah dunia.

Namun fenomena itu tampaknya tak berlalu begitu saja. Keberadaannya makin disadari malah menjadi pintu besar bagi fenomena ekonomi dan politik. Aktifitas ekonomi dan politik kita ikut turut mengiringi kesana. Suasana itu tergambar dari teknologi ini yang belakangan memfasilitasi ruang egaliter bagi siapapun sebagai sarana menyuarakan pandangan terhadap kuasa dan gagasan bernegara.

Tak terhitung jumlah ekpresi politik telah bergulir diplatform tersebut. “Pertemuan” yang demokratis itu makin intens dengan kehadiran platform yang lebih spesifik menjembatani  seperti media sosial (Baca uraian ini pada tulisan kami sebelumnya di media ini, terbit Rabu 12/7 lalu).

Demikian halnya dengan aktifitas intensifikasi ekonomi oleh para produsen di ruang digital yang juga kian masif. Sejumlah riset dapat kita amati untuk membuktikan hal itu bahwa ditengah  perkembangan teknologi digital terdapat iring-iringan perubahan-perubahan prilaku masyarakat setelah kehadiran platform digital mendampingi kehidupan mereka.

Lebih jauh dalam konteks ini menurut para pakar media seperti Vincent Mosco bahkan memandang bahwa fenomenanya mengarah pada kecenderungan masyarakat bahkan untuk mengubah tatanan sosial. Hal itu sah-sah saja bila platform digital disulap menjadi ruang komodifikasi untuk kepentingan bisnis dan politik yang lebih jauh.

Sehingga dengan fenomena ini, menjelang pemilu 2024, tak dapat dipungkiri hampir semua institusi politik di Indonesia nyaris tak luput dari aktifitas menyusun rencana digital. Sebab, betapapun metode door to door untuk mendulang suara pemilih adalah metode yang dianggap masih lebih efektif, tak dapat dipungkiri sebaran isu politik pada ragam platform digital media sosial juga kian memengaruhi cara pandang warga terhadap dinamika politik itu sendiri.

Bila menengok minat di facebook pada skala lokal (11/8) kemarin,  secara spesifik di Kabupaten Mamuju, dari 10 kanal yang populer menjadi preferensi, laman tokoh politik bergerak pada posisi kedua dengan capaian hingga 11 persen lebih. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa percakapan yang membawa nuansa pemerintahan, politik dan berkaitan dengan kepentingan publik secara umum makin diminati di jagat maya dan memandu hingga mengerucutkan figur.

Potensi inilah yang tentu tak akan dilewatkan begitu saja oleh aktor politik kita. Meski sekalipun pada tataran lokal yang mungkin infrastruktur teknologi internetnya belum sehebat daerah lain.

Kemudian pada platform lainnya seperti TikTok di Sulawesi Barat. Pada hasil tracking penulis pekan lalu, makin meyakinkan platform ini sebagai incaran bagi institusi-institusi bisnis kecantikan dan perawatan diri. Mengapa tidak, sebab disana aktifitas minat itu bergerak sekaligus sebagai kanal hiburan. Dari tiga level percakapan, kecantikan dan perawatan diri selalu masuk sebagai topik utama.

Bila ini terus diamati secara seksama, makin membuat kita percaya bahwa platform digital itu sedang menawarkan banyak kanal yang dapat di desain bagi siapapun yang memiliki kepentingan seperti yang diungkapkan Mosco di atas. Sebab sepanjang halaman platform digital yang kita jangkau, disadari telah mampu dan sampai pada pergerakan secara komunal. Artinya, kehadirannya yang masif berdampak pada lahirnya militansi hingga loyalitas oleh preferensi dan situasi yang dirasakan sama. Bukankah kecepatan internet memfasilitasi pertemuan satu emosi dengan emosi lainnya.

Lantas bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita memahami bahwa kehadiran teknologi informasi dan komunikasi melahirkan pola baru dalam menyasar lapisan sosial masyarakat kita. Pada tradisi pemasaran, segmentasi selalu menjadi perbincangan populer dalam rencana menjangkau calon konsumen. Tetapi pola itu masih cukup makro. Dengan kehadiran ICT, dan kemampuan kita membaca percakapan yang dominan pada setiap momentum yang ada, kita terfasilitasi dengan sistem yang jauh lebih detail dengan metode personalisasi yang menyiapkan jembatan lebih spesifik.

Kontributor utama dalam aktifitas ini menyatu dalam big data. Tampaknya menarik namun tak sedikit potensi resiko yang ditimbulkan. Secara mekanis kemungkinannya tidak tampak signifikan. Namun secara moril kelihatannya terlihat lebar. Apalagi dalam konteks pemasaran politik.

Pertama, narasi yang dibangun dengan sistem yang dipersonalisasi akan mengantar aktor politik untuk bekerja bahkan membuka peluang standar ganda untuk mencapai target politik dan ambisinya. Sebab transaksi percakapan akan berbeda pada masing-masing user yang dilayani. Bahkan boleh jadi, masing-masing user yang jadi sasaran “pelayanannya” akan mendapat perlakuan berbeda beda dan janji yang berbeda-beda pula bahkan konflik kepentingan antara user satu dengan yang lainnya. Potensi ini akan menjadi peluang secara politik tetapi juga menjadi bomerang bagi politisi.