Bebas dan Transparan, Titik Perjumpaan Media Sosial dan Demokrasi

Oleh : Shalahuddin
Pandu Digital Indonesia dan Relawan TIK Sulawesi Barat

Perjumpaan demokrasi dan teknologi digital hari ini kian melekat, layaknya dua sisi mata uang. Keduanya bergerak dengan karakteristik dan memiliki narasi yang sama.

Narasi demokrasi dan teknologi digital bertemu pada muara yang sama, transparansi dan kebebasan.

Pada ragam platform media digital yang menyiapkan fitur interaksi seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok dan sejenisnya, hari ini menjadi alur transmisi hingga transaksi yang ramai.

Tak terkecuali dalam jamak aktifitas yang menyulam tumpukan gagasan di sejumlah dinding akun media sosial itu. Semuanya bergerak bebas dan transparan.

Menariknya sebab gerak kebebasan di platform media sosial tersebut, kini dengan segenap tatanannya telah membentuk ragam lapisan komunal.

Disadari atau tidak, di sana ada kanal sosial baru tergabung dalam lintasan geografis yang boleh jadi cukup berjarak.

Meski demikian, mereka dipertemukan dan bersesuaian dengan kecenderungan paradigma masing-masing penggunanya.

Kelompok ini menjadi satu lapisan warga baru yang disebut netizen (warganet). Disana, pada platform digital itulah demokrasi bergerak menyulam kekuatannya yang baru.

Militansi, ekspresi hingga partisipasi masyarakat maya tampaknya disulam dengan apik.

Apalagi bila suasana kontestasi politik kian dekat. Nuansanya terasa makin kuat. Tentu dengan situasi tersebut akselerasi demokrasi dan teknologi digital ini menjadi tantangan bagi partai dan politisi.

Tak hanya mereka yang selama ini bergerak konvensional dengan mengandalkan media mainstream.

Tetapi demikian halnya politisi yang baru, sekalipun itu mereka sudah memiliki followers yang banyak.

Tak cukup dengan modal popularitas dijagat maya akan serta merta mendongkrak grafik elektabilitas. Sebab memperlakukan warganet tak sesederhana warga sebagaimana biasanya.

Pada platform digital sekelas media sosial, militansi masyarakat hanya dapat disulam dengan baik bila mereka diberi ruang partisipasi lebih dari sekedar partisipasi di bilik suara.

Bukankah substansi dari tumbuh kembangnya demokrasi adalah partisipasi yang lahir dari hulu. Bukan dihilir sebagaimana yang terjadi selama ini.

Partisipasi yang hanya sampai pada lapisan surat suara di hari H pemilihan umum.

Masyarakat maya secara terbuka menunjukkan ekspresi politiknya dengan terbuka.

Mereka ingin mendapat ruang transaksi gagasan yang egaliter dan transparansi ideologi politik yang sedang dicanangkan. Agar dimasa mendatang mereka merasa bagian penting dari gagasan yang hendak direalisasikan.

Namun problem yang dihadapi hari ini oleh warganet tak sedikit adalah represi digital saat menorehkan gagasan secara terbuka dan relatif kontras dengan wacana dominan.

Tentu ini indikasi yang tidak sehat dalam tatanan sosial kita bila ini terus bergulir. Meski memang patut diakui, terkadang narasi yang dibangun tampaknya konstruktif, tapi nyatanya kontra produktif.

Kita dapat belajar pada salah satu peristiwa yang viral di media sosial beberapa waktu lalu yang menghebohkan jagat maya.

Siapa yang kenal dengan Bima Yudho Saputro? Sebelumnya nama ini hanya dikenal paling dekat pada satu lapisan komunal masyarakat Lampung saja.

Namun siapa sangka nama mahasiswa Perguruan Tinggi Intelijen Bisnis Australia, jurusan program Diploma Pemasaran Digital, Komunikasi Digital dan Media/Multimedia ini saat melayangkan kritik membuat tak hanya Lampung, tapi sejumlah netizen yang memiliki suasana daerah (sama jalannya rusak) turut geger dan mengenal namanya.

Bahkan pihak istana presiden pun menjadikan kontennya di media sosial sebagai atensi penting saat itu.

Akibatnya, pihak pemerintah Provinsi Lampung melalui pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyambangi kediaman orang tua Bima.

Pada berbagai teks pernyataan pemerintah setempat, kehadiran mereka bukan untuk melakukan intimidasi.

Meski pada sejumlah informasi pemberitaan lainnya pihak keluarga Bima akui ada kata-kata kasar yang sempat dilontarkan gubernur via telepon.

“Dan mungkin ada sedikit kata-kata yang mungkin menurut saya kurang bijak yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, salah satunya, ‘tidak bisa mendidik anak’,” sambung salah satu pihak keluarga Bima yang dikutip Kompas.com (17/4) lalu.

Lantas kita tak cukup melihat Bima dan konten yang diproduksi dan disebarluaskan melalui akun media sosialnya secara parsial.

Mestinya kita melihat secara komprehensif atas gejala sosial yang bergerak di medsos saat itu.

Kekuatan narasi yang bergerak pada media digital waktu itu menunjukkan bahwa warganet dengan mudahnya melontarkan kritik pedas pada penyelenggara pemerintahan saat ini. Tak seperti dimasa media digital belum hadir di Indonesia.

Dari aspek yang lain,kita menemukan ekspresi politik tak lagi dominan diwakili oleh kelompok baby boomers. Tapi mereka yang masih berusia belia turut nimbrung didalamnya.

Segmen ini sesungguhnya kini jadi sasaran sejumlah politisi untuk menggaet mereka dalam satu militansi dan loyalitas pada satu gerbong politik tertentu.

Meski bila diurai lebih jauh mereka pun masih dalam kelompok medsos minded yang beririsan tipis dalam barisan floating mass.

Sehingga dengan fenomena ini, kedepan kesiapan multipihak terutama yang akan unjuk diri pada ruang publik sebagai figur pelayan mesti bersiap berhadapan dengan ekspresi bebas dan transparansi yang dituntut oleh masyarakat.

Keterwakilan suara rakyat yang dahulu dimediasi melalui media massa dan partai politik menemukan bentuk alternatif baru yaitu media sosial.

Di sana tak ada yang dapat mendominasi antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki ruang dan kesempatan yang sama.

Oleh karenanya, dengan realitas demokrasi serta akselerasi teknologi digital hari ini tentu literasi politik dan digital dibutuhkan kehadirannya dan digerakkan beriringan. Sebab bakal menjadi pintu edukasi yang positif.

Literasi ini bukan hanya menyasar pada masyarakat umum yang masih awam terhadap gerak demokrasi dan digitalisasi.

Tapi juga bagi mereka yang selama ini telah bergerak pada institusi politik yang menjadikan demokrasi sebagai system gerak mereka.

Secara spesifik, literasi politik turut akan diramu dengan adaptasi terhadap perkembangan sosial di media digital.

Demikian halnya dengan literasi digital yang kini kian adaptif kurikulumnya menyambut pemilu 2024 mendatang.

Sejumlah isu strategis penting untuk didorong sebagai pijakan dasar dalam upaya edukasi tersebut. Diantaranya budaya dan etika digital jelang pemilu.

Namun semuanya dapat bergerak bila stakeholder komitmen untuk bergandengan tangan menjemput dan menata ruang sosial baru era digital ini.

Stakeholdernya siapa? Ya mereka yang peduli pada fenomena perubahan sosial yang bergerak di media sosial.

Namun pertanyaannya kemudian adalah siapa saja yang kini komitmen pada literasi politik dan digital digerakkan bersama? Allahu A’lam.(*)