ALASAN Pemkab Mamuju Tidak Terima CPNS Tahun 2023

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), tidak membuka kouta formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023.

Hal itu berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Tahun ini kita tidak usulkan kouta CPNS untuk Mamuju. di amanah undang-undang itu dijelaskan batasnya 30 persen dari total belanja APBD untuk belanja pegawai. Sementara posisinya belanja pegawai di Pemkab Mamuju sudah 36 persen," kata Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Mamuju Hasriadi saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Rabu (14/6/2023).

Hasriadi mengatakan, pemerintah daerah ingin mengusulkan kouta CPNS dan PPPK tahun ini, akan tetapi terkendala di undang-undang tersebut.

Selain itu juga, kouta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 yang diusulkan sudah banyak.

"Bupati Mamuju sangat ingin mengusul, tapi memang kendala di aturan undang-undang jadi tahun ini tidak ada koutanya," ujar dia.

Dia menyebutkan, formasi kouta tenaga kesehatan (Nakes) tahun 2022 lalu sebanyak 223 orang yang lulus.

Sedangkan untuk kouta guru sebanyak 555 orang yang lulus.

Namun kata dia, warga Mamuju tidak perlu khawatir karena pihaknya sedang menyusun atau memetakan kebutuhan formasi pegawai untuk penerimaan tahun berikutnya.

"Hanya  memang formasi tahun 2023 ini tidak ada. Bukan berarti tidak ada penerimaan, tahun ini hanya ditunda. Kami sedang menyusun atau memetakkan kebutuhan pegawai di Mamuju." Pungkasnya.

Dikutip dari Tribunnwes.com baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan seleksi calon pegawai negeri sipil ( CPNS) 2023 akan dibuka pada September mendatang.

Pembukaan seleksi akan dilakukan setelah formasi untuk CPNS ditetapkan secara resmi.

"(Dibuka) September 2023 ini mulai kan kita tetapkan dulu formasinya. Sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan. Saya sudah sampaikan ke kementerian dan lembaga juga," ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Abd Rahman