Buaya Mamuju Tengah

BPBD Mamuju Tengah Konsultasi ke BBKSDA Sulsel Perkara Buaya di Penangkaran Mau Dilepas

Bachtiar menyebut BBKSDA sudah merespon, bahkan pihaknya sudah meminta gambar kondisi dan data penangkaran.

Penulis: Samsul Bachri | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Syamsul Bachri
Kepala BPBD Mamuju Tengah, Bachtiar saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jl. Jenderal Sudirman, Topoyo Senin (26/12/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pemerintah Daerah (Pemda) Mamuju Tengah melalui Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup tinjau penangkaran buaya di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah, Senin (26/12/2022).

Hal ini dilakukan untuk menyikapi persoalan biaya pakan buaya selama ini dikeluhkan oleh pengelola penangkaran.

"Tadi kita rapat dan lakukan koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel untuk menyikapi masalah ini,"Kata Kepala BPBD Mamuju Tengah, Bachtiar saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jl. Jenderal Sudirman, Topoyo, Senin (26/12/2022).

Bachtiar menyebut BBKSDA sudah merespon, bahkan pihaknya sudah meminta gambar kondisi dan data penangkaran.

"Untuk itu tadi kami lakukan peninjauan ke lokasi penangkaran bersama Dinas Lingkungan Hidup, " Terangnya.

Lanjut ia, tadi bersama Dinas Lingkungan Hidup tinjau penangkaran ambil gambar dan data untuk diteruskan ke BBKSDA Sulsel.

"Tadi kami dengan Dinas Lingkungan Hidup tinjau lokasi penangkaran untuk ambil sample untuk dikirim ke BBKSDA, " Tutur Bachtiar.

Lanjut ia, mudah-mudahan tahun depan biaya pakan buaya di penangkaran di Desa Babana dapat diposkan.

"Alhamdulillah sudah ada respon baik dari BBKSDA, semoga tahun depan dapat terealisasi, " Pungkasnya.

Bachtiar juga menyayangkan jika buaya-buaya dipenangkaran tersebut bakal dilepas.

Untuk itu Pemda Mateng berupaya melakukan koordinasi dengan BBKSDA Sulsel.

"Yang jadi persoalan jika dilepas, khawatirnya akan menimbulkan korban selanjutnya, " Tuturnya.

Bachtiar menambahkan, untuk sementara biaya pakan kita akan patungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

"Untuk sementara itu solusinya, itu solusi kami bersama pihak pengelola penangkaran, " Pungkasnya.

Sementara itu, Rusli mengaku senang atas upaya pemerintah daerah Mamuju Tengah atas koordinasinya dengan pihak BBKSDA.

"Untuk sementara tidak jadi dilepaskan, karena sudah ada respon dari BBKSDA, semoga direalisasi dan bukan hanya janji, " Tuturnya.

Ia pun katakan, sembari menunggu realisasi dari BBKSDA Sulsel, pihaknya akan menjalankan list sumbangan ke tiap-tiap OPD setiap bulan.

"Untuk membantu biaya pakan, kita sudah buat daftar sumbangan ke masing-masing dinas dan kemungkinan juga nanti ke perusahaan pabrik kelapa sawit, " Bebernya.

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Samsul Bahri

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved