Pj Gubernur Akmal Malik Akhirnya Temui Massa HMI Se-Sulbar, Bicara Data Presisi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Akhirnya Penjabat Gubernur Akmal Malik menemui massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se-Sulbar di depan rumah jabatannya Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat (7/10/2022).

Sebelum, berdialog Akmal Malik menemui masing-masing ketua Cabang HMI diruangan kerjanya.

Setelah itu, sama-sama menemui massa aksi dan berdialog langsung.

Baca juga: RICUH! Adu Jotos Antar Massa HMI dan Pengamanan Saat Demo di Rumah Jabatan Akmal Malik

Baca juga: Rae, Warga Salulekbo Dipaksa Bongkar Rumah Demi Pelebaran Jalan Bendungan Tak Kunjung Diganti

Ketua HMI Cabang Manakarra Ansar menyampaikan 13 tuntutannya dihadapan Pj Gubernur Sulbar.

Mulai, meminta dana pokir DPRD Sulbar dipangkas agar bisa membangun daerah dan tepat sasaran ke masyarakat.

"Evaluasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak becus menjalankan tugasnya," kata Ansar.

Selanutnya, Ketua HMI Cabang Polman Muhammad Ridwan juga menyampaikan tuntutannya salah satunya persoalan sampah di Polman tak kunjung diatasi.

Begitupun, meminta RAPBD 2023 dibagikan kepada mahasiswa agar ada kajian dan adanya RAPBD 2023 tandingan.

Sedangkan, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan menjelang masa jabatannya lima bulan menyelesaikan persoalan Sulbar membutuhkan data akurat.

Makanya, dirinya membuat program data presisi yang sudah menyasar 45 desa di Sulbar yang berkerjasama Institut Pertanian Bogor (IPB) dari 575 desa yang ada di Sulbar.

"Waktu dekat akan datang memberikan hasilnya kepada kita di Pemprov. Berjalan lagi menyasar 65 desa lagi," ucap Akmal.

Ini selaras juga kinerja OPD tidak berdasarkan data real, makanya akan dilakukan juga evaluasi kepada para pejabat.

Saat ini, sudah ada hasil asesmen dan tim evaluasi melibatkan DPRD sementara jalan.

Inflasi daerah juga menjadi sorotan mahasiswa masih di atas rata-rata nasional.

Kata Akmal saat ini sudah menurun setalah dilakukan intervensi melalui operasi pasar yang awalnya inflasi 5,23 persen menjadi 4,77 persen dan nasional 4,69 persen.

Dirjen Otoda Kemendagri tersebut menjelaskan persoalan stunting, kemiskinan dan putus sekolah sangat berkaitan.

"Ini persoalan besar yang membutuhkan waktu panjang. Makanya saya memulai dari data dan evaluasi OPD," bebernya.

Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini menurut Akmal sedang ditangani penegak hukum.

Sedangkan, janjianya akan menghadirkan Mentan RI Syahrul Yasin Limpo akan dicoba dikomunikasikan setelah hadiri acara pernikahan anak Anggota DPR RI Suhardi Duka.

"Pada prinsipnya saya akan terus berbuat dan bekerja. Meskipun saya divaluasi dan dikritik karena saya anggap itu vitamin bagi kita sebagai pejabat," tandasnya.

Adapun, poin tuntutan massa aksi diantaranya:

1. Data Presisi

2. DAK Rp 9 miliar Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikembalikan ke khas daerah.

3. DAK Diknas

4. Percepatan Pengesahan RT/RW Sulbar

5. Menagih janji menghadirkan Mentan di Sulbar menyelesaikan persoalan sawit.

6. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

7. Evaluasi seluruh kinerja OPD dan audit semua anggaran di OPD.

8. Menekan angka stunting, putus sekolah dan angka kemiskinan Sulbar.

9. Selesaikan masalah sampah di Sulbar.

10. Menekan inflasi Sulbar

11. Rasionalisasi dan relokasi RAPBD Sulbar tahun 2023 kepada aspek yang prioritas.

12. Pangkas pokir DPRD dan pastikan tepat sasaran kepada rakyat.

13. Audit seluruh realisasi pokir DPRD tahun 2021 yang membengkak 140 miliar.(*)