BLT UMKM

Kabar Gembira! Ribuan UMKM di Mamuju Akan Terima BLT Rp 450 Ribu, Disalurkan Dinas Koperasi

Anggaran BLT UMKM itu senilai Rp 1 miliar untuk 2.220 pelaku usaha atau UMKM lokal yang ada di wilayah Mamuju.

Penulis: Fahrun Ramli | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Fahrun Ramli
Salah satu pelaku UMKM, bakso bakar somay, yang ditemui di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulbar, calon penerima BLT UMKM. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) kucurkan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pelaku UMKM.

Anggaran BLT UMKM itu senilai Rp 1 miliar untuk 2.220 pelaku usaha atau UMKM lokal yang ada di wilayah Mamuju.

Bantuan itu telah disepakati di APBD Perubahan 2022, yang telah disahkan DPRD Mamuju baru-baru ini.

Dipilihnya UMKM, lantaran selama ini usaha tersebut merupakan menopang perputaran ekonomi daerah.

Dan kini mendapat kesulitan atau menjerit imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan inflasi di kota Mamuju.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Mamuju,  Saharibulan mengatakan bantuan itu sebagai tambahan modal usaha.

"Dimana dampak inflasi membuat para pelaku UMKM kekurangan modal usaha lantaran tak berputar dengan baik," terang Sahari Bulan saat dihubungi, Kamis (6/10/2022).

Dijelaskan pelaku UMKM juga merupakan penggerak perekonomian rakyat, untuk itu mereka layak dapat bantuan.

Dimana setiap pelaku UMKM akan mendapat bantuan modal usaha senilai Rp 450 ribu per UMKM.

Akan dibagikan Desember 2022 ini, langsung masuk di nomor rekening pelaku usaha.

"Semoga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, karena memang jumlahnya cukup kecil," lanjut Sahari Bulan.

Data penerima pelaku usaha tersebut saat ini masih dirembukkan oleh pegawai kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Mamuju.

Sahari Bulan berharap dengan adanya bantuan itu, para pelaku usaha dapat memanfaatkan sebaik mungkin.

Untuk kembali membangkitkan semangat memutar modal usaha, dan menggerakkan ekonomi daerah.

Sebelumnya pemerintah pusat mengeluarkan pengumuman untuk mengucurkan bantuan sosial di setiap daerah.

Pengumuman itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Pemerintah daerah harus menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober hingga Desember 2022.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved