Berita Mamuju

Jalan Perusahaan Tambang Batu Bara di Bonehau Ditutup Warga, Begini Kata Bupati Mamuju

Sutinah mengaku, belum pernah menerima izin perusahaan tambang batu bara yang berada di Desa Tamalea.

Penulis: Abd Rahman | Editor: Nurhadi Hasbi
ist/Tribun-Sulbar.com
Warga Talondo Kondo,Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menutup akses jalan perusahaan tambang batu bara di Desa Tamalea, Selasa (4/10/2022) kemarin (Chjikung) 

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi merespon soal jalan perusahaan tambang batu bara ditutup warga Talondo Kundo di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Sutinah mengaku, belum pernah menerima izin perusahaan tambang batu bara yang berada di Desa Tamalea.

"Soal tambang itu saya tidak tahu, karena pihak perusahaan tambang belum pernah ketemu saya dan suratnya juga belum datang ke saya," ungkap Sutinah saat ditemui wartawan di Kodim 1418 Mamuju, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Mamuju, Kamis (6/10/2022).

Karena itu, ia belum bisa lebih jauh menanggapi soal tambang tersebut.

Namun, kata dia, akan melihat seperti apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Jika perusahaan itu berdampak atau menganggu lingkungan, lanjut Tina, pemerintah kabupaten akan bertindak.

"Kita akan lihat dulu, kalau merugikan masyarakat atau lingkungan makan kita akan bertindak," terang Sutinah.

Sutinah berharap, dengan adanya tambang harus bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat Bonehau.

Diketahui, warga Talondo Kondo, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tutup akses jalan perusahaan tambang batu bara di Desa Tamalea, Selasa (4/10/2022) lalu.

Aksi penutupan jalan tersebut lantaran pihak perusahaan diduga menerobos jalan tanah adat warga Talondo.

Aksi penutupan jalan tersebut diunggah oleh akun Facebook milik Chjikung.

"Kembalikan hak masyarakat Talondo Kondo," tulis Chjikung dalam postinganya.

Sekedar diketahui, pemberian izin pertambangan sudah didelegasikan oleh pemerintah pusat ke daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi.

Kebijakan tersebut didasarkan pada Perpers Nomo 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang tanda tangani pada 11 April 2022 lalu.

Dengan kebijakan tersebut, maka daerah dalam hal ini pemerintah provinsi kembali memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan. Setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat lewat Revisi UU Minerba atau UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved