IPMATA Minta Inspektorat Mamuju Audit Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapalang (IPMATA) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Mamuju, Jl Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (4/10/2022).

Massa aksi menuntut polemik soal adanya anggaran dana desa yang dikelola oleh desa se kecamatan Tapalang Barat dan Tapalang Induk diduga tidak dikolala dengan baik.

Anggaran dana desa yang dikelola tersebut diduga tidak transparan ke publik.

"Seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Tapalang Barat dan Tapalang Induk, itu tidak becus dalam bekerja karena tidak ada transparansi anggaran," ungkap Ketua IPMATA Ahyar dalam orasinnya.

Menurut Ahyar, seluruh anggaran dana desa senilai Rp 1 Miliar itu tidak dikelola dengan baik di hampir semua desa yang ada di Tapalang.

Dia meminta agar pihak Inspektorat Mamuju mengaudit semua desa yang ada di Kecamatan Tapalang Barat dan Tapalang Induk.

"Dari desa Lebani sampai dengan Desa Kopeang dan Taan itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik," tegas Ahyar.

Sementara itu Kepala Inspektorat Mamuju Yani menyatakan, aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa ini merupakan masukan untuk ditindak lanjuti ke desa tersebut.

Namun menurut Yani, laporan atau aksi tuntuntan mahasiswa tersebut belum jelas dan masih mau diperkuat.

"Semua anggaran dana desa mendakati Rp 1 miliar itu semua di dalam pengawasan KPK, semua desa harus membuat papan informasi untuk keterbukaan publik," ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika masyarakat atau mahasiswa menemukan adanya program desa yang tidak jalan itu bisa segera membuat laporan ke Inspektorat untuk ditindak lanjuti.

Berikut tuntutan massa aksi di Inspektorat Mamuju :

1. Meminta dan mendesak kepala inspektorat mamuju untuk mengaudit khusus seluruh penggunaan dana desa dan anggaran dana desa pada semua desa dan kelurahan di Kecamatan Tapalang Barat dan Tapalang Induk.

2. Meminta dan mendesak kepala Inspektorat Mamuju untuk menyerahkan data hasil pemeriksaan keuangan LHP seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Tapalang Barat dan Tapalang Induk.

3.Meminta kepada Inspektorat Mamuju untuk mengundung seluruh kepala desa dan lurah sekacamatan tapalang barat dan induk.

4. Meminta dan mendesak agar diberikan kepada kami salinan dokumen resmi Lpj kepala desa dan lurah se kecamatan tapalang.

5. Meminta Inspektorat agar aktif turun di lapangan.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman