Generasi Z Voice untuk Pemilu 2024

Oleh: Zulkarnain Hasanuddin
Anggota KPU Kabupaten Majene

Politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada kurun waktu 1999-2002.

Salah satu dimensi perkembangannya ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam suksesi kepemimpinan nasional melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara langsung oleh komisi pemilihan umum
Pemilu dimaknai sebagai implementasi kedaulatan rakyat dan juga sebagai sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi rakyat.

Walaupun realisasi dari makna keduanya masih kental dengan tarik menarik kepentingan politik, dan fenomena pemilu menjadi keunikan tersendiri, sebab pemilu bukan saja menjadi kewajiban Negara untuk menyelenggarakannya saja, tetapi lebih dari itu, masyarakat dengan semangat euforia politiknya juga merasa terpanggil untuk menyampaikan aspirasi dan hak politiknya.

Bahkan masyarakat memanfaatkan pemilu sebagai momentum yang tepat untuk tidak sekedar menggunakan hak pilih saja, tetapi juga menangkap peluang bisnis yang berkaitan dengan atribut-atribut partai politik peserta pemilu.

Pemilu sebagai agenda rutin bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, walaupun kadang dalam prakteknya resistensi politik di negara penganut paham demokrasi masih sering kita jumpai, akan tetapi pemilu tetap dijalankan untuk memenuhi tuntutan normatif yaitu sebagai sebuah prasyarat demokrasi serta pelaksanaan hajat warga negara.

Karena begitu pentingnya penyelenggaraan pemilu oleh negara-negara dengan sistem demokrasi, bukan berarti tidak mengalami tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut bisa terjadi karena pemilu menyangkut dan berhubungan langsung dengan interaksi negara dengan rakyat sebagai imbas dari pemilihan langsung.

Terlepas dari itu semua, baik itu hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan Penyelenggara Pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum dalam mengurusi pelaksanaan pemilu, tampaknya ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu yang sudah di depan mata, yakni peran penting generasi Z ( generasi post millennial ) yang akan punya pengaruh cukup besar terhadap jumlah partisipasi pada saat pemungutan suara.

Melihat data statistik Indonesia saat ini, yang mengalami bonus demografi, dimana data Badan Pusat Statistik ( BPS ) menunjukkan penduduk indoensia 270, 20 Juta Jiwa, bertambah 32,56 Juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010,atau dirata-ratakan 3,26 juta jiwa setiap tahun.

Komposisi penduduk indoensia berdasarkan data BPS tersebut adalah Gen Milenial, lahir di tahun 1981 sampai 1996, mencakup kelompok populasi terbesar kedua di indonesia, dengan 25,87 persen dari total populasi atau 69,38 juta orang.

Gen Z ada di kelompok populasi terbesar dengan 27,94 persen atau 74,93 juta orang.

Z lahir diantara tahun 1997 sampai 2012 ( sensus penduduk 2020 )
Namun Era digital saat ini, membawa tantangan baru bagi Gen Z sebagai natives digital.

Peran Gen Z di Indonesia punya peran penting dalam kehidupan demokrasi, apalagi kehidupan mereka hidup dalam eksosistem internet, dimana media Online akan memberi tantangan tersendiri pada mereka, terhadap penyajian informasi-informasi, termasuk informasi hoaks, ada potensi indoktrinasi, radikalisasi dan berbagai tantangan lain.

Karenanya, Gen Z membutuhkan pemahaman nilai-nilai demokrasi sejak dini, sebagai referensi dalam mengadaptasi tantangan dan dinamika di era digital yang punya kompleksitas, sehingga menjadi pribadi-pribadi punya kapasitas sehingga dapat berkontribusi positif dalam demokrasi Indonesia.