BPS Sulbar
Siap-siap! Pegawai BPS Sulbar Akan Survei Profil Penduduk hingga Kesejahteraan
Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan survei sosial ekonomi itu amatlah penting untuk perencanaan pembangunan.
Penulis: Fahrun Ramli | Editor: Munawwarah Ahmad
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat (Sulbar) gelar rapat koordinasi untuk melaksanakan registrasi awal survei sosial ekonomi, Rabu (14/9/2022).
Survei sosial ekonomi itu akan dilaksanakan mulai 15 Oktober sampai 14 November 2022.
Akan menyasar seluruh kepala keluarga yang ada di enam daerah kabupaten di Sulbar ini.
Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan survei itu amatlah penting untuk perencanaan pembangunan.
Bertujuan untuk mencari profil penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.
Data itu akan terhubung dengan induk kependudukan, serta basis data lainya hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Nantinya akan digunakan untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi," terang Tina Wahyufitri.
Dijelaskan saat ini data menjadi faktor penting didalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
Aspek yang harus dibenahi terkait dengan akurasi penerima program perlindungan sosial.
Tujuannya untuk memastikan efektivitas program perlindungan sosial tepat sasaran ke masyarakat yang kurang mampu.
"Kendala kita saat ini dalam penanggulangan kemiskinan masih terbatasnya data sosial ekonomi," lanjut Tina Wahyufitri.
Sehingga dalam penentuan atau sasaran target pembangunan terkadang tidak tepat sasaran dan kurang efektif.
Kondisi itu diperparah belum adanya kontrol standar kualitas dan ketetapan waktu dalam pemuktahiran data serta penggunaan data masih sektoral.
"Oleh karena itu melalui survei ini, kita mulai perbaikan dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi 100 persen," ujarnya.
Ia berharap nantinya data yang dihasilkan survei sosial ekonomi itu dapat menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat.
Serta dapat digunakan sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Pendataan registrasi sosial ekonomi itu juga merupakan salah satu upaya BPS dalam tata kelola satu data Indonesia.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli
