Polemik Pembebasan Lahan Bandara Tampa Padang Mamuju, Warga Datangi DPRD Tuntut Hak

Dengan demikian, dia akan menutup Bandara Tampa Padang jika tidak ada jawaban dari pemprov terkait nasib lahan warga.

Sedangkan, Ketua Komisi III DPRD Sulbar Sukri Umar mengungkapkan seharusnya ini menjadi fokus utama Pemprov Sulbar.

Bukan, lagi melibatkan Kepala Dinas saja, melainkan harus ditangani langsung pimpinan Pemprov paling tidak Sekprov Muhammad Idris.

"Kita akan bantu fasilitasi dan diselesaikan segera. Bahkan pikirannya bukan hanya rumahnya dibebaskan, tapi tanahnya juga," ucap Sukri.

Dia meminta kepada warga menolak harga yang sudah ditentukan tim appraisal.

Appraisal merupakan sebuah proses pemberian nilai berupa angka dan penaksiran atas benda nyata yang dilakukan melalui analisa oleh profesional.

"Kementerian harus terlibat membayarkan ini agar cepat selesai," tandasnya.

Sehingga, DPRD Sulbar melalui Komisi III akan menjadwalkan untuk menghadirkan pimpinan Pemprov menemui masyarakat dan mahasiswa.(*)

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin