Penertiban PKL
LIAR Sulbar Sebut Langkah Satpol PP Polman Tertibkan PKL Demi Adipura Tidak Bijaksana
Alasan Pemkab Polman melalui Satpol PP menertibkan para PKL di Masjid Syuhada Polman demi ketertiban untuk meraih Adipura.
Penulis: Hamsah Sabir | Editor: Munawwarah Ahmad
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Rencana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menertibkan pedagang di halaman masjid Agung Syuhada, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali menuai sorotan dari organisasi non pemerintah (NGO).
Divisi Advokasi, Lembaga Inspirasi dan Advokasi Rakyat (LIAR) Sulbar Risal mengatakan rencana Satpol PP menertibkan pelaku UMKM di halaman masjid Syuhada dinilai tidak bijak dan lucu.
"Mengenai rencana penertiban umkm masyarakat sekitar masjid Syuhada dengan alasan mempertahankan gelar Adipura yang telah dinobatkan pada Polman saya fikir itu kurang bijaksana, mengingat dan melihat kondisi Polman hari ini amburadul, terkait tata kelola sampah" ucap Risal kepada Tribun melalui pesan singkat, Minggu, (14/8/2022).
"Mempertahankan gelar Adipura baru tata kelola daerah tidak beres itu kan lucu" sambungnya.
Menurut Risal, piala Adipura untuk sebuah daerah yang belum mampu menyelesaikan problem sampah tidak ada artinya.
"Apalah guna gelar Adipura itu dinobatkan pada daerah, sedang masyarakat harus tertatih-tatih plus kebingungan mau diapakan sampah-sampah yang berhamburan dan menggunung di badan jalan serta pusat-pusat perekenomian rakyat" ujarnya.
Dia menilai, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Polman belum serius menyelesaikan problem sampah.
"Kisruh soal sampah sudah menggelinding dan berlangsung selama setahun belakangan di Polman, sampai hari ini belum ada gerakan nyata dari pemerintah untuk menanggulangi problem ini" terangnya.
Risal menegaskan, pemerintah Kabupaten Polman semestinya fokus menyelesaikan problem sampah bukan malah menghilangkan ruang hidup rakyat dengan menertibkan pedagang.
Kata dia, para pelaku umkm berjualan di halaman masjid itu untuk keberlangsungan hidup mereka.
"Sebaiknya dipikirkan secara seksama oleh semua pihak pemerintah yang terkait, mengingat itu adalah upaya masyarakat agar tetap bisa hidup survive. mengajak berembuk semua pelaku umkm mencari solusi agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan" katanya.
"Kalau toh mereka disuruh pindah dari tempat semula mereka berusaha, dimana lagi mereka harus berjualan. Saya pikir itu penting dipikirkan sebelum digusur" pungkasnya. (*)