Berita Mamuju
Seruan Aksi KMS Sulbar, Desak Pemkab Tuntaskan Perbaikan & Pencairan Bantuan Bencana
Mulai dari masa tanggap darurat sampai masa rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini masih juga meninggalkan permasalahan.
Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
lihat foto
Sedangkan untuk rusak ringan dan sedang dilimpahkan ke APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
"Tentu kabar ini menjadi ancaman bagi semua korban gempa yang ada di Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju karena yang tadinya alokasi dana untuk bantuan semua kategori rumah rusak dari APBN saja menjadi masalah tersendiri dalam proses penyalurannya kepada si korban terdampak, apalagi kalau sudah dibebankan ke kantong anggaran daerah sendiri. Tentu hal ini bisa dibayangkan bagaimana nantinya," tandasnya.
KMS Sulbar juga mendorong adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana agar kelak jika bencana melanda kesiapan Pemkab Mamuju tidak lagi terkesan seperti kalang kabut.(*)
Koalisi Masyarakat Sipil - Sulawesi Barat menuntut agar Pemerintah Kabupaten Mamuju:
1. Mendesak BNPB RI segera membatalkan SK Nomor 25 Tahun 2022 tentang bantuan stimulan rumah rusak terdampak bencana.
2. Mendesak Presiden Jokowi segera menunaikan janji bantuan Dana Stimulan korban gempa Sulbar.
3. Mendesak BPBD Mamuju segera menyalurkan sisa Dana Tunggu Hunian yang belum selesai.
4. Tuntaskan Penyaluran Dana Stimulan tahap pertama.
5. Mendesak Pemkab Mamuju segera menyalurkan Dana Stimulan tahap kedua.
6. Mengevaluasi tim pendamping dan assessment bantuan Dana Stimulan.
7. Mendesak Pemkab Mamuju segera membuat PERDA Penanggulangan Bencana.
8. Mendesak Pemkab Mamuju segera melakukan Pemulihan Ekonomi terhadap korban gempa Mamuju 6,2 SR.
9. Meminta BPKP mengawal penyaluran Dana Stimulan tahap pertama.
10. Meminta pertanggung jawaban Dana Siap Pakai masa tanggap darurat pasca bencana gempa Mamuju 5,8 SR yang sebesar Rp. 250 Juta.
11. Evaluasi kinerja BPBD Mamuju.
Laporan Wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin
