Bicara Sulbar

Anggota DPRD Sulbar & Pengamat Pemerintahan Nilai Positif Rencana Perampingan OPD Pemprov

"Paling tidak ada pondasi dasar yang dicoba dibangun di Sulbar dan ini harus kita dukung demi kemajuan daerah," terang Rahmat.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Hasrul Rusdi
Dokumentasi Pemprov Sulbar
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik. Rencana Akmal Malik untuk melakukan perampingan OPD Pemprov Sulbar mendapat sambutan baik oleh anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Rencana Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemprov Sulbar mendapat sambutan positif.

Sambutan itu datang dari Anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang dan Pengamat Pemerintahan yang juga dosen Universitas Tomakaka Mamuju, Dr Rahmat Idrus.

"Rata-rata saya lihat OPD yang gusar ini memacu dirinya terus meningkatkan realisasi anggarannya. Jadi ada juga positifnya wacana perampingan dilakukan Pak Akmal Malik," kata Hatta, saat hadiri podcast Tribun-Sulbar.com melalui zoom meeting, Senin (27/6/2022).

Hatta Kainang menambahkan dengan wacana perampingan ini, beberapa pimpinan OPD merasa akan digeser karena realisasi kinerjanya rendah.

Baca juga: Catatan Khusus Hatta Kainang ke Penjabat Gubernur Terkait Rencana Perampingan OPD

Baca juga: Perampingan OPD Pemprov Sulbar, Pengamat: Harus Merujuk Pada Peraturan Pemerintah

Sehingga, mereka memacu diri agar bisa meningkatkan realisasi anggarannya.

"Bagi saya melihat ini, ada positifnya. Tinggal bagaimana nanti Pak Akmal Malik melihat kebijakan perampingan ini betul-betul terlihat tujuannya," terang Hatta.

Sementara itu, Rahmat Idrus mengungkapkan semangat yang dicanangkan Pj Gubernur Sulbar harus didukung penuh.

Apalagi, jika tidak ada kepentingan politik atupun agenda lain selama memimpin Sulbar.

"Paling tidak ada pondasi dasar yang dicoba dibangun di Sulbar dan ini harus kita dukung demi kemajuan daerah," terang Rahmat.

Selain itu, ara pemerintahan saat ini menyesuaikan manajemen modern dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi meski SDM nya sedikit.

"Jadi OPD mesti siap mengikuti ritmenya dan bisa menyesuaikan dengan Pj Gubernur. Jangan takut kehilangan jabatan, tapi lihat dampak dari kebijakan tersebut," ujarnya.(*)

Laporan Wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved