Berita Mamuju

IPMAPUS Geruduk Kantor Sutinah Suhardi, Tanyakan Kegunaan Kartu Mamuju Keren & Nasib Honorer

Kemudian tuntuan kedua, memperjelas penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Penulis: Abd Rahman | Editor: Hasrul Rusdi
Abd Rahman/TribunSulbar.com
Massa aksi IPMAPUS saat hadir di ruangan kantor Bupati Mamuju, Jl Soekarno Hatta, Mamuju, Sulbar, Rabu (15/6/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Mamuju, Jl Soekarno Hatta, Rabu (15/6/2022).

Ketua Umum IPMAPUS, Ali Mustakim, mengatakan pihaknya menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju.

"Jadi kami membawa delapan isi tuntuntan untuk Pemkab Mamuju," kata Ali saat ditemui Tribun-Sulbar.com.

Aktivis HMI itu menjelaskan, tuntutan pertama mendesak pemerintah daerah menyalurkan bantuan korban gempa tahap dua.

Kemudian tuntuan kedua, memperjelas penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selanjuntya tuntutan ketiga, mempertanyakan Alat kesehatan (Alkes) dari 2017 yang sampai hari ini masih berada di meje Kejati.

"Ini yang kami minta agar masalah ini segera dituntaskan secepatnya," tegasnya.

Baca juga: Jelang MotoGP Jerman 2022: Fabio Quartararo Kecewa, Marquez Absen di Sirkuit Sachsenring

Baca juga: Harga Daging Ayam Turun Rp 10 Ribu di Topoyo Mamuju Tengah

Massa aksi IPMAPUS saat hadir di ruangan kantor Bupati Mamuju, Jl Soekarno Hatta, Mamuju, Sulbar, Rabu (15/6/2022).
Massa aksi IPMAPUS saat hadir di ruangan kantor Bupati Mamuju, Jl Soekarno Hatta, Mamuju, Sulbar, Rabu (15/6/2022). (Abd Rahman/TribunSulbar.com)

Lanjut dia, tuntutan ke empat meminta kebijkasanaan Pemda Mamuju agar mengatasi banjir di Kabupaten Mamuju.

Banjir di wilayah kota Mamuju dan sekitarnya terus terjadi saat hujan deras.

Tuntutan ke lima ialah memperjelas kelanjutan proyek lenskep yang berada di Jl Ahmad Yani, Mamuju.

Ini bertujan agar pembangunan Lanskep segera dibangun yang sudah menghabiskan anggaran sampai miliaran rupiah.

Sementara, tuntuntan ke enam meminta kebijaksanaan agar mempertimbangkan status penghapusan tenaga honorer.

"Karena mengingat di sekolah-sekolah pelosok banyak membutuhkan tenaga pengajar," bebernya.

Sedangkan tuntuntan ke tujuh yaitu, meminta kejelasan kegunaan kartu Mamuju Keren yang sampai hari ini tidak jelas.

Tuntutan ke delapan, meminta pemerintah memperjelas alasan pemecetan aparat-aparat desa  di sebagian desa di Mamuju.

"Karena banyak aparat-aparat desa yang dikeluarkan kepala desa tanpa alasan yang jelas," bebernya.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa  dipusatkan di Kantor Bupati Kantor Bupati Mamuju, Jl Soekarano Hatta, Kelurahan Karema, Mamuju.

Mereka membawa isu aksi "Evaluasi kinerja Kepemiminan Tina-Ado." (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved