Yakin dengan Kekuatan Prajurit TNI di Papua, Jenderal Andika Tidak Tambah Pasukan untuk Tumpas KKB

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Tak ada penambahan pasukan dalam menangani pemberontakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Hal itu disampaikam Pangliman TNI Jenderal Andika Perkasa saat ditemui di Markas Korem/142 Tatag Mamuju, Kamis (12/5/2022) siang.

Baca juga: Di Mamuju, Panglima TNI Sebut Penanganan KKB Papua Terhambat Masalah Hak Asasi Manusia

Ia menjelaskan saat ini pasukan yang ada di lapangan sudah cukup untuk menangani konflik tersebut.

"Saat ini tak ada pasukan tambahan yang diterjungkan, karena kami yakin yang ada di lapangan sudah bisa menangani," terang Jenderal TNI Andika Perkasa.

Menurutnya, pasukan teritorial saat ini cukup dalam menangani teror KKB tersebut, sehingga tak ada tambahan.

Upaya ditempuh saat ini, langkah jangka panjang dalam meredam kelompok bersenjata itu.

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hambatan dalam penangananya.

"Kami terus berupaya menangani kasus tersebut, dengan cara-cara kami yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan," ungkap dia.

"Walaupun dari kelompok bersenjata tidak menunjukkkan nilai kemanusiaan, tapi kita tidak boleh terpancing," lanjutnya.

Dikatakan langkah yang saat ini ditempuh ialah terus menangani kasus itu secara hukum dan prosedural.

Tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi.

Jendral Andika berharap pihak KKB tersebut kembali kepada kadaulatan Negara Republik Indonesia.

KKB merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI serta Polri di wilayah Papua.

Tujuan KKB Papua adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).

OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya.

Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Menurut catatan, KKB kerap beraksi di wilayah pegunungan di Papua.

Beberapa kabupaten yang sampai saat ini dianggap rawan dari aksi mereka seperti Puncak, Yahukimo, Nduga dan Intan Jaya.

Sementara itu, ada lima kelompok yang sudah dipetakan dengan para pemimpinnya, yakni Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi dan Sabinus Waker.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli