KKB Papua
Panglima TNI Tak Akan Tambah Pasukan ke Papua Untuk Hadapi Kelompok Kriminal Bersenjata
Upaya yang ditempuh saat ini, adalah langkah jangka panjang untuk meredam kelompok bersenjata itu.
Penulis: Fahrun Ramli | Editor: Nurhadi Hasbi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, tidak akan menambah jumlah pasukan ke Papua untuk menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Hal itu disampaikam Jenderal Andika kepada wartawan saat berkunjung ke Markas Korem/142 Tatag Mamuju, Kamis (12/5/2022) siang.
Kata dia, pasukan yang ada di lapangan saat ini sudah cukup untuk menangani masalah tersebut.
Baca juga: Resmikan 188 Rumdis di Makorem 142 Tatag, Jenderal Andika: Untuk Menunjang Kesejahteraan Prajurit
Baca juga: Di Mamuju, Panglima TNI Sebut Penanganan KKB Papua Terhambat Masalah Hak Asasi Manusia
"Tak ada pasukan tambahan yang diterjungkan, karena kami yakin yang ada di lapagan sudah bisa menangani," terang Jenderal TNI Andika Perkasa.
Dikatakan, pasukan teritorial saat ini cukup dalam menangani teror KKB.
Upaya yang ditempuh saat ini, adalah langkah jangka panjang untuk meredam kelompok bersenjata itu.
Dia mengaku Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hambatan dalam penangananya.
"Kami terus berupaya menangani kasus tersebut, dengan cara-cara kami yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan," ucapnya.
"Walaupun dari kelompok bersenjata tidak menunjukkkan nilai kemanusiaan, tapi kita tidak boleh terpancing," lanjutnya.
Selain itu, langkah yang saat ini ditempuh ialah terus menangani kasus itu secara hukum dan prosedural.
Tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi.
Jendral Andika berharap pihak KKB tersebut kembali kepada kadaulatan Negara Republik Indonesia.
Dikutip dari Kompas.com, KKB merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI serta Polri di wilayah Papua.

Tujuan KKB Papua adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).
OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya.
Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Menurut catatan, KKB kerap beraksi di wilayah pegunungan di Papua.
Beberapa kabupaten yang sampai saat ini dianggap rawan dari aksi mereka seperti Puncak, Yahukimo, Nduga dan Intan Jaya.
Sementara itu, ada lima kelompok yang sudah dipetakan dengan para pemimpinnya, yakni Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi dan Sabinus Waker.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli