Hore! BLT UMKM atau BPUM Dilanjutkan Tahu Ini, Pelaku Usaha Dapat Rp 600.000

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah berencana untuk melanjutkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) alias BLT UMKM pada 2022.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) menyatakan, BLT UMKM diagensakan berlanjut.

Adapun besaran bantuan yang akan diterima oleh pelaku usaha yakni Rp 600.000 per penerima.

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan beragam bantuan lain yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik bansos reguler maupun bansos yang hadir saat pandemi Covid 19.

Bantuan-bantuan yang dikucilkan pemerintah antara lain adalah Kartu Sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan 2 juta KPM.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Senilai Rp 100.000 Per Bulan Diberikan 3 Sekaligus di April, Ini Kroteria Penerima

Baca juga: 6 Jenis Bantuan Pemerintah Masih Diperpanjang Hingga Tahun 2022, Termasuk BLT Dana Desaturates

Lalu, BLT Minyak Goreng yang senilai Rp 300.000 untuk tiga bulan dan yang terbaru adalah bantuan subsidi upah sebesar Rp 1 juta.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyiapkan dana dalam program PEN mencapai Rp 455,62 triliun.

Per bulan April 2022, realisasinya baru mencapai Rp 29,3 triliun atau berkisar 6,4 persen dari pagu.

"BLT minyak goreng diharapkan dalam bulan Ramadhan ini bisa diberikan. Kemudian (Pak Presiden juga mengarahkan) program BLT Dana Desa terus dilanjutkan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto.

Pemberian bantuan sosial di tahun ketiga pandemi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina.

Tercatat, harga batu bara melonjak menjadi 258 dollar AS per ton, minyak mentah dunia Brent di atas 100 dollar AS per barel, dan harga gandum mencapai 1.000 dollar AS.

Selain itu, indeks harga pangan FAO naik ke level 140 poin. Khusus komoditas minyak sayur (vegetable oil), indeksnya meningkat lebih dari 200 poin.

"Oleh karena itu, di Indonesia ada dua akibat. Satu, terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan. Tetapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlinsos perlu terus dipertebal," jelasnya.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)