Menpan RB Larang Kementerian dan Pemda Rekrut Tenaga Honorer, Honorer Bisa Jadi ASN?

Pemerintah memalui Menpan RB melarang kementerian dan pemda untuk melakukan prekrutan tenaga honorer.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Hasrul Rusdi
menpan.go.id
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo 

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah meminta kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian tak lagi merekrut tenaga honorer.

Larangan tersebut juga berlaku bagi instansi pemerintah daerah (pemda).

Hal ini lantaran, penerimaan honorer bakal merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN). Dan menyebabkan permasalahan tenaga honorer menjadi tak berkesudahan.

Melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan larangan perekrytan tenaga honorer tersebut juga telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

"Padahal, dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," ucap Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Guru honorer melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden
Guru honorer melakukan demonstrasi di depan Istana Presiden karena gaji yang rendah dan ketidakpastian kerja.

Baca juga: Koordinator Aliansi Honorer Nasional Sulbar Sebut Rugi & Menyakiti Hati Jika 2.742 PTT Diberhentikan

Baca juga: BERSIAP! Tenaga Honorer Akan Dihapus Pemerintah Mulai Tahun 2023

Sehingga pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh instansi pemerintah, baik pusat ataupun daerah untuk segera menyelesaikan status tenaga honorer hingga tahun 2023.

"Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," terangnya.

Menyoal pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan pramusaji bisa dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli daya dari pihak ketiga atau outsourcing.

Menpan RB Tjahjo Kumolo menegaskan akan ada sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer, baik di kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian serta pemda pusat atau daerah.

"Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman atau pun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer," bebernya.

Pihak pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai pada tahun 2023 seperti yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Dalam PP tersebut juga dijelaskan jika pegawai non pegawai negeri sipil (PNS) masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan itu berlaku.

Pasalnya, pada tahun 2022 pemerintah berkeinginan fokus dalam rekrutmen PPPK untuk memenuhi formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh.

Upaya ini dilakukan guna transformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk memberlakukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved